2021, Sepanjang 1.000 KM Jalan di Indonesia Bakal Gunakan Aspal Buton

73 views
Saat perwakilan Kemenko Marves, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR didampingi Gubernur Sultra dan Bupati Buton mengunjungi tambang Aspal Buton. (Foto: Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton)

UPAYA Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mendorong pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) secara nasional tak lama lagi bakal terwujud. Beberapa kali sudah Pemerintah Pusat datang langsung berkunjung ke Kabupaten Buton untuk meninjau kesiapan Asbuton yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama jalan.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat, Senin (1/2/2021) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengutus langsung Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ayodhia G. L. Kalake. Penasehat Khusus Menko Marves Bidang Informasi Teknologi, Prof. Yahanes Surya. Asisten Deputi (Asdep) Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves, Yudi Prabangkara.

Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Ruang, Laut dan Pesisir Kemenko Marves, Rasman Manafi. Kabid Pengembangan Kawasan Industri Kemenko Marves, John HP Tambun. Tenaga Ahli Kemenko Marves, Galih Erlangga. Sedangkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), turut hadir Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Minerba ESDM, M. Ansari.

Analis Kebijakan Ahli Muda Dirjen Minerba ESDM, Boni Arifanto. Koordinator/Kepala Bidang batubarta Badan Geologi ESDM, SS Rita Susilawati. Pengelola Sarana Penyelidikan Badan Geologi ESDM, Arya Juarsa. Peneliti Badan Geologi Kementerian ESDM, Sigit Arso Wibisono serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ditjen Bina Marga PUPR, Madi Hermadi.

Dengan “formasi” utusan dari Pemerintah Pusat itu tentunya ini menjadi angin segar bagi Pemkab Buton dan Pemprov Sultra secara umum. Rombongan tiga kementerian itu didampingi langsung Gubernur Sultra, Ali Mazi, Bupati Buton, La Bakry, Wali Kota Baubau, AS Tamrin serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, Kabupaten Buton dan Kota Baubau.

Setibanya di Kota Baubau, rombongan langsung bergegas mengunjungi tambang Aspal di Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton yang dikelola oleh PT. Wijaya Karya (WIKA) Bitumen. Setelah itu rombongan bergeser melakukan peninjauan di Pelabuhan Nambo. Setelah itu rombongan melanjutkan kunjungan di PT Kartika Prima Abadi (KPA) dan dilanjutkan di Pelabuhan Banabungi milik PT. WIka Bitumen.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ayodhia G L Kalake mengatakan, dalam kunjungannya kali ini bersama dengan tim dalam rangka menindaklanjuti arahan Menko Marves, Luhut Bisar Pandjaitan dalam rapat koordinasi beberapa waktu sebelumnya. Pihaknya ingin agar produksi Asbuton dapat lebih ditingkatkan hingga dapat dimanfaatkan lebih banyak untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

“Tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi aspal di wilayah Buton. Sekaligus memastikan infrastruktur maupun sarana prasarana pendukung lainnya sehingga pada saat dilakukan pendistribusian kedepanya bisa berjalan dengan baik,” kata Ayodhia di Rumah Dinas Bupati Buton di Pasarwajo, Senin (1/2/2021).

Menurut Ayodhia, komitmen Pemerintah Pusat sudah jelas untuk mendukung pemanfaatan aspal Buton. Dalam skala nasional, Pemerintah melihat pemanfaatan Asbuton juga sebagai substitusi impor aspal minyak, karena merupakan produk asli dalam negeri. Gubernur bersama Bupati Buton pun bisa menunjukkan langsung wilayah yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan masyarakat dan perekonomian agar lebih berkembang lagi.

“Ini adalah program nasional dan Presiden sudah berpesan berulang kali. Wilayah Buton dikaruniai oleh Allah suatu kekayaan alam yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijaksana,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi menyambut baik kedatangan rombongan dari tiga kementerian itu. Menurutnya, kehadiran rombongan dalam rangka meninjau langsung kesiapan Aspal Buton untuk program nasional merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Apa yang menjadi cita-cita masyarakat Kabupaten Buton bukan lagi sekedar hanya khayalan semata, tapi tak lama lagi akan terwujud.

“Hari ini Deputi, Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten dan Kota ikut bersama menyaksikan bahwa ini bukan cerita rekayasa tapi betul-betul nyata bahwa aspal Buton untuk digunakan kepentingan bangsa dan negara bahkan luar negeri,” katanya.

Pasangan dari Lukman Abunawas itu menyampaikan, Pemerintah Pusat telah bersepakat melalui Kementerian PUPR bahwa di tahun 2021 ini, pembangunan infrastruktur jalan nasional telah dianggarkan untuk penggunaan Asbuton dengan panjang jalan sekitar 1.000 kilometer. Dengan panjang jalan 1.000 kilometer jika diakumulasikan dalam rupiah artinya sama dengan Rp52 triliun.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten sangat antusias menyambut baik dan menunjukkan keseriusan. Apa yang menjadi permintaan dari Pemerintah Pusat terutama peningkatan produksi untuk dapat memenuhi kebutuhan Asbuton secara nasional dapat terpenuhi. Begitu juga terkait pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan sarana prasarana lainnya untuk segera dikerjakan.

“Jadi ini suatu kesyukuran bagi Pemerintah Daerah, maka harus segera didorong dan didukung semua kepentingannya. Baik kepentingan infrastruktur maupun kebijakan daripada pelaksanaan IUP itu sendiri. Kita juga tinjau lokasinya di Nambo. Kita lihat apa yang harus kita kerjakan. Dan ini tidak bisa menunggu. Langsung diawasi oleh Gubernur. Jadi tidak ada lagi halangan investasi, tidak ada yang ganggu dan segera kita kerjakan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Buton, La Bakry mengungkapkan pada prinsipnya Asbuton sejak jauh hari telah siap untuk memenuhi kebutuhan pengaspalan jalan 1.000 kilometer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, dalam setiap kesempatan, La Bakry juga menyampaikan serapan tenaga kerja akan meningkat jika penggunaan dan pemanfaatan Asbuton juga ditingkatkan.

“Serapan tenaga kerja akan berjalan dengan sendirinya. Selain itu akan berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Jika ekonomi sudah tumbuh cepat, maka tentu pendapatan asli daerah akan terdongkrak. Dari PAD itu juga nantinya akan kembali diputar ke masyarakat,” kata La Bakry.

Advertorial