ANDOOLO, suryametro.id – Puluhan masyarakat petani Kelapa Sawit dari Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yang tergabung dalam Aliansi Anggota Plasma Bersatu (A2PB), meminta Pemerintah Daerah Konsel bantu menuntaskan persoalan pembayaran plasma, dengan Perusahaan Perkebunan PT Bintang Nusa Pertiwi (BNP), Kamis (4/11).
Pasalnya pembayaran plasma, tidak sesuai kesepakatan awal antara perusahaan dan masyarakat, swlain itu disinyalir PT. BNP, selama beroperasi belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).
Wakil Bupati Konsel, Rasyid yang menerima para pendemo, meminta agar dalam melaksanakan seruan aksi, untuk tetap berada dalam batas koridor kewajaran, dengan tidak melakukan perilaku yang merugikan hak orang lain atau pengrusakan fasilitas umum.
“Memperjuangkan kebenaran itu baik, tetapi kedepankan cara santun dengan menghindari perbuatan yang mengganggu ketertiban dan jauhi sifat anarkis. Juga agar terhindar dari jeratan kasus hukum,” imbuhnya.
Terkait tuntutan aksi, dirinya mengatakan sebelum mengambil sikap tegas kepada perusahaan, akan melakukan telaah terlebih dahulu tentang status company dengan melibatkan instansi terkait.
“Kita pelajari dulu point seruannya bersama enam OPD, target pekan depan telah keluar hasilnya, Setelah itu kita agendakan dengan memanggil pihak perusahaan untuk mengklarifikasi,” tuturnya.
Dikesempatan itu juga, Rasyid minta massa aksi untuk bersabar menunggu hasil kroscek data kelar. Terutama memastikan perusahaan telah memiliki izin hak guna usaha dan pembagian hasil plasma sesuai kesepakatan sebelumnya dengan petani.
“Selagi proses berjalan jangan terprovokasi atau merusak, karena perjuangan demi kepentingan masyarakat bisa lebih dihormati jika kondisi tentram dan damai,” timpalnya.
Selain itu, Wakil Bupati Konsel juga akan turun langsung kelapangan, untuk melihat lokasi yang jadi polemik tersebut.
Reporter: Udin