JAKARTA, suryametro.id – Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20 tahun 2022 mendatang. Dalam kesempatan itu, ada dua tema besar mengenai ekonomi dunia yang akan menjadi pembahasan, yakni finance track dan sherpa track.
“Akan ada dua jalur pada pembahasan G20 nanti yaitu finance track yang membahas isu-isu di bidang ekonomi, keuangan, fiskal, dan moneter,” demikian keterangan resmi yang diterima dari Kemenlu, Jumat (19/11).
Kemenlu menjelaskan, selain finance track, bakal ada juga pembahasan sherpa track terkait isu-isu ekonomi non keuangan seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Pembahasan sherpa track menjadi salah satu fokus yang diangkat dikarenakan isu-isu ekonomi non keuangan tersebut ada di sekitar semua orang dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh, pembahasan terkait private sector atau perusahaan swasta, sistem penggajian, jam kerja karyawan, hak dan kewajibannya dan lain sebagainya.
Private sector tersebut, lanjut rilis Kemenlu memiliki peranan penting terhadap penyerapan lapangan pekerjaan di Indonesia dan dunia. Karena dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal di setiap daerah di Indonesia tentu saja efek dominonya adalah kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
Rilis Kemenlu menjelaskan satu pembahasan terkait tenaga kerja bisa membahas langsung 5 poin SDGS sekaligus.
Misalnya terkait tenaga kerja perempuan di posisi strategis perusahaan bukan sebagai objek namun sebagai subjek, perempuan itu adalah konseptor yang dimana ide-ide besar muncul dari dirinya, penguasaan lapangan mampu diatasi, dan dapat memperkuat hubungan internal perusahaan serta membawa good image bagi perusahaan diluar.
Sebelum memberikan beasiswa kepada orang lain diluar kantor, misalnya, perusahaan juga dapat memberikan beasiswa kepada karyawannya. Dengan demikian tercapailah SDGs nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas, bukan hanya kepada tenaga kerjanya sendiri tapi juga keluarganya dan lingkungan unit bisnis perusahaan.
“Sekarang kita bahas isu energi yang memang menjadi banyak ladang uang bagi private sector, namun perlu diingat bahwa pada 2030 nanti batubara sudah tidak dipakai lagi karena tidak ramah lingkungan, sehingga bagaimana kelangsungan pemilik bisnis tersebut?”
Menurut data statistik pada 21/10/21, Pemerintah berencana memberlakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara mulai tahun 2030. PLTU tersebut akan diganti dengan energi yang lebih hijau atau energi baru terbarukan (EBT).
Hal ini menyusul komitmen Indonesia dalam National Determined Contribution (NDC) Paris Agreement. Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
“Hal-hal seperti itu, jika tidak disosialisasikan dengan baik, para pengusaha tidak siap dengan perubahan bisnis mereka, maka mereka juga bisa bangkrut. Maka perlu peralihan bisnis menuju energi terbarukan segera.”
Pembahasan sherva track dalam G20 di Indonesia pada 2022 nanti cukup banyak yang menjadi bahan pembahasan. Selain pembahasan energi, ada juga pembahasan ke isu lain seperti perkebunan kelapa sawit dan industri bisnisnya, isu energi terbarukan ramah lingkungan dan tenaga kerjanya, juga bahkan perdagangannya.
Selain itu terkait penerapan Good Government Governance di sektor pemerintahan pun masih sekedar retorika dan belum terimplementasikan menyeluruh ke dalam diri mereka. Juga penerapan Good Corporate Governance pada sektor swasta.
“Mungkin baiknya di hitung kembali pendapatan dan pengeluaran dari kalangan menengah sampai kalangan miskin. Karena menurut pengamatan saya yang paling berdampak saat pandemi ini justru kalangan masyarakat menengah.”
Oleh karena itu, dengan Indonesia memegang Presidensi G20 pada 2022 nanti, diharapkan adanya manfaat langsung yang dapat dirasakan karena pertemuan tersebut dilaksanakan secara fisik. Misalnya peningkatan konsumsi domestik, penambahan PDB nasional, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
“Yang terpenting dari semua itu adalah mendapatkan kepercayaan dari investor global untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan.”
Seperti diketahui, Indonesia mendapatkan kehormatan sekaligus dipercaya untuk memegang Presidensi G20, sebuah forum kerja sama multilateral berpengaruh yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa.
G20 merupakan forum yang anggotanya menyumbang 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 80 persen perdagangan dunia, dua pertiga populasi dunia, dan separuh luas lahan yang ada di bumi.