JAKARTA, suryametro.id – Keputusan pemerintah untuk menyetop sementara ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Sebab jika itu tidak dilakukan maka 10 juta pelanggan PLN terancam mengalami pemadaman.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, menurut hasil pemetaan yang dilakukan ada sekitar 10 ribu megawatt (MW) PLTU yang terancam padam karena tidak adanya pasokan batu bara.
“Potensi terjadinya power failure, listrik mati, itu kita nggak mau. Bayangin perhitungannya kalau batu bara nggak ada, bisa yang terancam ini 10 ribu MW, ini kerugiannya industri sama masyarakat bagaimana ini, kita nggak mau,” terangnya usai melakukan sidak di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Selasa (4/1/2022).
Lebih jauh Arifin menjelaskan, dari 10 ribu MW PLTU yang terancam itu sebagian besar dari PLTU Suralaya unit 1-7 dan PLTU Jawa-7. Artinya yang terancam mengalami gelap gulita adalah wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali).
“Itu adanya backbone, nasional. Tetapi kalau di peta tadi itu terutama PLTU Suralaya 1-7 dan PLTU Jawa-7, total 5,4 GW. Jadi yang krisis itu di Jamali kalau sampai terjadi,” terangnya.
Dengan kondisi seperti itu pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk menyetop ekspor demi memenuhi kewajiban suplai batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Pasokan tersebut dibutuhkan untuk pembangkit listrik milik PLN.
“Nah untuk itu memang kita mengambil keputusan kita blok ekspor batu bara menunggu sampai stabilnya pasokan untuk PLN. Sudah komitmen dari para pemasok untuk mengalokasikan kurang lebih 6,2-6,3 juta ton. Biasanya per bulan konsumsi PLN itu berkisar antar 10-11 juta ton, yang 6 juta ini tambahan untuk mengatasi krisis,” tuturnya.
Sumber: detik.com