WANGI-WANGI, suryametro.id – Presiden Joko Widodo direncanakan akan berkunjung ke Wakatobi pada bulan Maret 2022 nanti. Sebelum menginjakan kaki di Wakatobi, Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) dalam rilisnya, menolak kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu.
“Meski baru kabar simpang siur, Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) menolak kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Jokowi bisa menginjakan kaki di tanah adat Wakatobi terkecuali mampu menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia,”ucap pendiri KPJ, Emen Lahuda, Sabtu (05/02/2022).
Ia menyebut, Jokowi telah mengucapkan janji secara berulang untuk menuntaskan kasus pelanggaran ham, melindungi kebebasan berpendapat, hak beragama, dan hak mendapat rasa aman setiap Hari HAM Internasional.
“Namun kenyataannya, tak seperti janji yang terucap. Lagi-lagi, Jokowi tak berkomitmen atas apa yang diucapkan. Bahkan daftar panjang pelanggaran kasus HAM terus terjadi di tanah air,” tuturnya.
Baginya, Wakatobi yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur, adat istiadat, moralitas dan pertanggungjawaban, tak bisa dinodai dengan langkah kaki para pembohong.
“Tanah yang elok dengan sejuta keindahan alam, dikenal diseluruh dunia bahwa jantung segitiga karang dunia ada di Wakatobi. Pulaunya dan hamparan pasir putih yang membuat mata terpukau tanpa syarat. Jangan sekali-kali mengotori tanah ini dengan janji bual bapak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Emen juga menyinggung masalah kasus meninggalnya mahasiswa Randy dan Yusuf di Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mati tertembak karena ulah aparat yang dinilai tak berujung.
“Bahkan, dalang dari penembakan Randy dan Yusuf belum diketahui sosoknya. Itu hanya segelintir saja dari rentetan peristiwa yang ada di tanah air, bahkan terkadang terselubung tak diketahui publik. Dua periode berjalan, tetap saja pelanggaran HAM masih merajalela di bangsa ini,” terangnya.
Ia berjanji, kedatangan Jokowi akan disambutnya dengan aksi demonstrasi, sebelum Jokowi ke Wakatobi pihaknya akan melakukan aksi prakondisi.
“Kasus-kasus yang hanya seakan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang mengalami. Jadi dengan tegas, kami menolak kedatangan Jokowi sebelum menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia,” pungkasnya.
Reporter: Samidin
Editor: Adhil