KONUT, suryametro.id – Puluhan masyarakat dari tiga kecamatan yakni Asera, Andowiah dan Oheo Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid tiga dengan menyambangi kantor dinas sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga ke kantor bupati, Senin (06/06/2022).
Dalam aksi tersebut, masyarakat mendesak kepada instansi terkait untuk segera merealisasikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) serta memperjelas biaya Jaminan Hidup (Jadup), pasalnya selama kurang lebih tiga tahun masyarakat yang berada di Hunian sementara hanya beberapa kali diberikan jadup, padahal dinas terkait pernah menjanjikan akan terus merealisasikan anggaran jaminan hidup selama mendiami hunian sementara tersebut.
Front Rakyat Konawe Utara Bersatu (FORKUB) yang tergabung dalam massa aksi juga mendesak Bupati Konawe Utara agar melakukan kroscek kepada dua instansi tersebut karena dianggap lemah dalam menangani persoalan Huntap dan Jadup itu, tidak hanya itu, mereka juga meminta kepada Bupati, H. Ruksamin agar membentuk tim percepatan dan penanganan kasus pengadaan huntap dan jadup agar di tahun ini bisa direalisasikan.
Salah satu perwakilan warga, Djamaluddin H. Mengungkapkan dirinya bersama masyarakat lainnya memasuki tahun 2022 ini terhitung sudah tiga tahun mengalami penderitaan tinggal di hunian sementara (Huntara) tanpa diberikan bantuan jaminan hidup.
“Sudah 3 Tahun kami menghuni yang namanya huntara sampai disana kami merasakan penyakit malaria, di siang hari kami kepanasan dan malam harinya kedinginan, lalu dimana bentuk keperihatinan Pemda Konawe Utara dalam hal ini Bupati Konut,” ungkapnya dikutip dari Sultrademo.co
Ditempat yang sama, koordinator aksi, Andi Arman Manggarani yang juga mahasiswa UHO itu mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan yang ketiga kalinya dilakukan namun pihak dinas terkait dan juga bupati Konawe Utara belum memberikan kepastian terkait realisasi huntap dan jadup.
Arman sapaan akrabnya juga menilai jika Dinas Sosial dan BPBD tidak serius memperjuangkan harapan dan permintaan masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Bupati Konawe Utara H. Ruksamin agar mengkroscek kinerja kedua dinas tersebut, selain itu dirinya juga meminta Bupati Konut agar membentuk tim khusus untuk percepatan pengadaan huntap dan mengontrol realisasi anggaran jadup.
“Gerakan yang kami bangun hari ini bukan yang pertama kalinya, terpantau sudah yang ke tiga kalinya namun pemerintah daerah dalam hal Bupati Konawe Utara tidak begitu cepat tanggap untuk merespon dan menyapa kami selaku massa aksi yang memperjuangkan tentang keterbukaan publik persoalan realisasi jadup dan tentunya realisasi hubtap,” tegasnya.
Arman menegaskan bahwa pihaknya bersama masyarakat lainya tidak akan tinggal diam dan aksi masih akan terus berlanjut sampai apa yang disuarakan masyarkat bisa tercapai.
Sebelumnya, dikutip dari Merdeka.com, Puluhan warga beberapa desa di Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara yang terdampak banjir bandang Juni lalu mulai bisa bernafas lega di awal 2020 ini. Sebab, Hunian Sementara atau Huntara yang jauh lebih layak dari tenda darurat yang selama 6 bulan belakangan mereka huni, akhirnya mulai bisa ditempati.
Huntara yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan PT Tatalogam Lestari sebagai produsen Domus (rumah permanen instan yang digunakan sebagai huntara di Konut), secara simbolis diserahkan kepada pengungsi banjir di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Konut. (Adm)