BUTON, suryametro.id – Destructive Fishing Watch Indonesia (DFWI) mendorong pelaku usaha perikanan perorangan, kelompok, koperasi dan badan usaha di kepulauah Buton dapat melakukan ekspor hasil laut secara langsung.
Untuk merealisasikan hal tersebut, DFWI bekerjasama dengan Stasiun Karantina Ikan Baubau dan AP2HI melakukan sosialisasi sistim penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, khususnya tuna. Kegiatan tersebut berlangsung pada selasa (20/7/2022) di desa Holimombo Jaya, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kepala Stasiun Karantina Ikan Baubaua, Yuni Irawati Wijaya mengatakan, berdasarkan data lalu lintas perdagangan hasil laut, pihaknya mencatat belum ada ekspor langsung dari bandara Baubau.
“Semua dikirim ke Makassar atau Surabaya dan di ekspor oleh unit pengolahan ikan atau pabrikan disana. Padahal wilayah di Kepulauan Buton (Kepton) kaya akan potensi sumberdaya ikan, tapi belum dapat terkoneksi hulu hilir yang solid. Pihaknya bersedia membantu pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor langsung,” kata Yuni.
Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional DFW Indonesia mengatakan, peluang ekspor hasil perikanan perlu dimanfaatkan.
“Pembenahannya dari hulu proses penangkapan sampai hilir, pengolahan dan pemasara,” kata Abdi.
DFW Indonesia akan memberikan pendampingan teknis dan manajemen kepada pelaku usaha koperasi perikanan di wilayah Kepton.
Dari aspek pembiyaan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan skema KUR perikanan dengan bunga 6%, dan BLU KKP dengan bunga 3%.
“Syarat untuk mengakses tidak terlalu sulit, cuma pelaku usaha terkendala dalam penyusunan rencana bisnis,” kata Abdi.
Melalui program perikanan skala kecil, kerjasama dengan Burung Indonesia dan dukungan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), DFW telah memfasilitasi penerbitan surat ukur kapal dan pas kecil nelayan tuna di Buton.
“Registrasi kapal, hanya tahap awal dan menjadi entry point bagi perbaikan tata kelola perikanan termasuk untuk tujuan ekspor,” ucap Abdi menutup.
Editor: Adhil