MUNA, suryametro.id – YM Laode Riago menghadiri acara pelantikan Paduka Yang Mulia (PYM) Sultan Buton ke-41 Laode Muhammad Sjamsul Qamar, dalam prosesi adat Bulilingiana Pau di Baruga Keraton Buton, Baubau, pada Jumat (18/10/2024).
Pelantikan yang sakral yang digelar di kompleks kesultanan keraton Buton Kota Bau-bau itu, YM La Ode Riago didampingi anggota Majelis AKN diantaranya; Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, Ketua OKK Ramaddan, La Nika, Nazaruddin Saga, Ahmad Zakaria.
Ketua Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Kab.Muna YM Laode Riago mengatakan Di hari Jum’at tanggal 18 Oktober tahun 2024 adalah hari bersejarah bagi masyarakat adat kerajaan Muna karena pada saat Pelantikan PYM SJAMSUL QAMAR sebagai Sultan Buton Ke-41 menempatkan Kerajaan Muna sejajar dengan Raja Raja serta Sultan diseluruh Nusanatara Indonesia,dan Kerajaan Muna bukan sebagai Bharata Buton sebagaimana yang dibacakan oleh Pj Gubernur Sultra Komjen Pol Purn Andap Tevianto,S.ik.M.H yang menyebutkan 4 Bharata yakni Bharata Kaledupa, Bharata Kulisusu, Bharata Tiworo dan Bharata Wanse.
YM Laode Riago selama ini, menjelaskan dengan tegas dan terang benderang kepada pihak Kesultanan Buton bahwa Kerajaan Muna Bukanlah Barata Kesultanan Buton.
Yang ada adalah antara Kesultanan Buton dan Kerajaan Muna, adalah dua kerajaan bersaudara yg persaudaraan nya terbangun sejak zaman sebelum Kesultanan Buton berdiri dan ditandai pula bahwa Sultan Buton Pertama yg bergelar SULTAN MURHUM KHALIFATUL KHAMIS adalah Putra Mahkota SUGI MANURU dari Kerajaan Muna.
Sehingga jelas bahwa Kerajaan Muna bukan daerah taklukan karena tak pernah berperang dengan Kesultanan Buton sejak berdirinya, hingga saat ini,ungkap YM Laode Riago.
Adapun sebutan Barata itu adalah Fersi Belanda yg ingin memecah belah kerajaan kerajaan di Nusantara..
Laode Riago dengan tegas mengatakan sebelum pelantikan dilaksanakan untuk tidak boleh menyebut Kerajaan Muna sebagai status Barata yg disejajarkan dengan Barara Tiworo, Barata Kaledupa, Barata Kulisusu ataupun Barata Wanse.
Tentu ini adalah spirit baru bagi kita semua khusus keluarga besar Masyarakat Adat Kerajaan Muna untuk lebih baik lagi, termasuk memperjuangkan Provinsi Muna Raya dimasa yang akan datang.
Dalam prespektif Budaya bagaimana kita bisa membuat seminar seminar budaya, pelestarian situs situs dan pengangkatan simbol simbol kerajaan masa lalu bisa kembali terangkat sebagai kebanggaan masyarakat Muna pada generasi setelah kita,
Pungkas Presiden PMMI sekaligus Ketua DPD Majelis Adat Kerajaan Nusantara Kabupaten Muna YM Laode Riago.
Prof. Dr. Ir. Usman Rianse Ketua Dewan Pakae DPD MAKN Kab.Muna menjelaskan Kerajaan Muna dianggap sebagai Barata Buton hanyalah politik Belanda dimasa itu untuk memecah persatuan antara Muna dan Buton.
Dalam acara pelantikan Sultan Buton ke 41 sudah jelas terdapat 4 Bharata di kesultanan Buton tidak menyebutkan Kerajaan Muna termasuk Bharata B Buton, semua sudah berakhir, ucap Peofesor Usman Rianse ditemui salah satu hotel Raha Sabtu, 19 Oktober 2024.
Penulis: Hidayat Ramadhan