JAKARTA, suryametro.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah tidak hanya puas dengan laporan dari jajaran di pemerintah daerah. Jokowi ingin kepala daerah melakukan pengecekan ke lapangan agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran.
“Bapak ibu saudara-saudara yang saya hormati, jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan. Tetapi sekaligus juga sebuah tanggungjawab yang besar, tanggungjawab yang berat. Oleh sebab itu jangan sampai saudara-saudara hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas. Hati-hati ini,” kata Jokowi kepada peserta rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, seperti dikutip dari detikcom, Kamis (15/4/2021).
“Harus bekerja dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu dalam bekerja jangan hanya puas membaca laporan saja. Cek di lapangan, lihat di lapangan, kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketetapan kebijakan sangat dibutuhkan sekarang ini,” tambahnya.
Jokowi menekankan bahwa kebijakan harus fokus kepada skala prioritas. Sehingga alokasi anggaran lebih terkonsentrasi.
Jokowi kemudian menyoroti mata anggaran kegiatan di satu provinsi mencapai 40 ribu. Jokowi meminta agar anggaran kegiatan itu diperkecil sehingga lebih mudah untuk mengontrol.
“Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggarannya sampai 40.000. Mata anggaran kegiatan. Menurut saya semakin sedikit kegiatan akan semakin secara manajemen akan semakin gampang ngontrolnya, semakin gampang ngeceknya dan hasilnya akan semakin keliatan. Oleh sebab itu saya titip buat satu, dua atau tiga saja kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana. Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia.
Selain itu, Jokowi juga menekankan agar belanja modal dan anggaran pembangunan lebih besar dari belanja aparatur. Jokowi meminta kepala daerah hati-hati menggunakan anggaran itu.
“Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp 2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur dan belanja pembangunan, belanja aparatur dan belanja modal dilihat. Gedean yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan, belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. Hati-hati. Sekali lagi yang bapak ibu dan saudara-saudara prioritaskan yang mana. Berikan dua prioitas atau maksimal tiga prioritas. Udah, anggaran itu prioritaskan ke sana 60%. Sisanya baru diberikan ke unit-unit yang lain. Sehingga menjadi jelas,” ucap Jokowi.
Kepada kepala daerah, Jokowi juga menekankan agar pembangunan jalan dilakukan dengan maksimal. Begitu juga dengan pasar dan sekolah.
“Saya mau jalan di kabupaten saya sampai di desa-desa mulus. Ya sudah anggaran konsentrasikan ke sana. Selama mungkin satu tahun atau dua tahun selesai ganti lagi. Saya mau konsetnrasi ke pembangunan pasar yang ada di seluruh kabupaten. Ada pasar misalnya 60 pasar. Selesaikan dalam setahun atau dua tahun, rampung. Sehingga rakyat melihat. Atau ingin membangun sekolah. Sekolah di kabupaten saya harus bagus semuanya. Sehingga kelihatan mana prioritas, mana yang menjadi unggulan,” jelasnya. (adm/lma)