BAUBAU, suryametro.id – Tepat di tanggal 1 Mei, merupakan momen peringatan Hari Buruh Internasional. Buruh merupakan bagian yang tak terpisahkan, dari sentral instrumen perkembangan, dan kemajuan aktivitas sosial pada ruang pertumbuhan ekonomi skala nasional, regional maupun lokal.
Terkait dengan hal ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menginginkan pemerintah Kota Baubau, berkewajiban menjaga aktivitas buruh, khususnya dalam pengawasan gaji atau upah yang diterima.
“Saya ingatkan kepada pemerintah kota Baubau, khusus nya dinas ketenagakerjaan, agar disiplin dan konsisten memantau aktivitas pengusaha yang memenuhi kualifikasi, yang dapat memberikan upah terhadap pekerja/buru sesuai dengan upah minimum provinsi,” ucapnya La Ode Armeda Satrian Siad, Ketua Umum HMI Cabang Baubau.
Ditambahkan, dengan memperhatikan surat edaran Menaker Nomor: M/11/HK.04/X/ 2020 tanggal 26 Oktober 2020, tentang penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa Pandemi COVID-19, serta surat edaran Gubernur Sultra Nomor: 561/5209 tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan nilai upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Sultra tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp2.552.014,52.Â
Dengan demikian, lanjutnya, jika pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terhadap pengusaha yang memenuhi syarat kualifikasi, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku tidak mematuhi aturan tersebut. Maka kami berkesimpulan tidak disiplinnya pengawasan dari pada pemerintahan Kota Baubau, dan pihaknya akan menindaklanjuti dengan cara sendiri sesuai dengan koridor yang berlaku pula.
Armeda mengatakan, tidak hanya persoalan upah, moment Ramadhan menjelang Hari Raya Idul fitri tahun 1442 H. Ia menyampaikan untuk pemerintah Kota Baubau, memastikan para pengusaha memberikan tunjangan hari raya (THR), kepada buruh secepatnya dengan waktu tempo yang sesingkat-singkatnya.
Penulis : La Ode Muh. Abiddin