BAUBAU, suryametro.id – Gerakan Masyarakat Kepulauan Buton (Geram Kepton), menggelar rapat perdana dalam upaya mendorong percepatan pembentukan provinsi Kepton, di kantor LBH HAMI, Sabtu (1/5/2021).
Rapat perdana tersebut, dihadiri masyarakat Kepton, dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktivis LSM, aktivis OKP, aktivis pergerakan mahasiswa yang melebur menjadi satu dalam Gerakan Masyarakat Kepulauan Buton.
Jendral Geram Kepton La Ode Masrizal Mas’ud, melalui Kepala Staf PubPro, LM Irfan  Mihzan mengatakan, dalam rapat tersebut dilakukan untuk menyatukan komitmen, persepsi, tekad, serta langkah GERAM KEPTON dalam mendorong percepatan pembentukan Provinsi Kepton.
Dalam rapat itu, disepakati untuk tiga agenda, diantaranya:
1. Konsolidasi akbar dalam rangka persiapan atau pemantapan Deklarasi Provinsi Kepton di Kota Baubau, 17 Mei 2021.
2. Persiapan atau pemantapan Kemah Nasional Masyarakat Kepton se- Nusantara di kantor DPRD Sultra, 27 Mei – 2 Juni 2021.
3. Pembentukan struktur GERAM KEPTON di daerah cakupan Provinsi Kepton (Kota Baubau-Kabupaten Buton-Wakatobi-Buton Utara-Buton Selatan-Buton Tengah), koordinator tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten.
Selain itu kata Irfan, dibahas pula kilas sejarah perjalanan panjang Kesultanan Buton dalam komitmen mendirikan Indonesia, Kesultanan Buton mendukung sepenuhnya. Kesultanan Buton bergabung dengan Indonesia, sebagai salah satu daerah otonom.
Bahwa, dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali cakupan wilayah Provinsi Sultra, yang diantaranya terdapat cakupan wilayah eks Kesultanan Buton (Kota Baubau, Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah).
Dikatakan, dipandang penting untuk meminta komitmen Pemerintah Provinsi Sultra yang sudah selayaknya mendukung penuh pembentukan daerah otonom Provinsi Kepton. Mengingat, dahulu Kesultanan Buton dengan keikhlasan menyerahkan wilayah untuk bergabung dengan Provinsi Sultra.
GERAM KEPTON mengevaluasi, selama ini Kesultanan Buton sudah ikhlas (menyerahkan wilayahnya) bergabung dengan Provinsi Sultra, sehingga saat ini masyarakat Kepton meminta untuk berdiri sebagai satu daerah otonom Provinsi Kepton. Sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Sultra menyahuti, mewujudkan pemekaran Provinsi Sultra dengan membentuk daerah otonom Provinsi Kepton.
Editor : La Ode Muh. Abiddin