BAUBAU, suryametro.id – Terkait adanya konflik administrasi yang terjadi di pengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) , Ketua DPW KNPI Sultra, Muhammad Amsar ingatkan Pemerintah Kota Baubau waspada dalam penyaluran anggaran kegiatan KNPI.
Dikonfirmasi Senin (28/06/2021), Muhammad Amsar menjelaskan, terkait dengan konfilik yang terjadi saat ini, pemerintah harus lebih jeli dalam penataan manajemen organisasi khususnya bidang keuangan. Seperti yang terjadi saat ini, jika ketua KNPI Baubau menggunakan SK versi Syahrul Bedu dan Syahrul Bedu masih menjabat, maka KNPI Baubau versi Syahrul Bedu masih diberi hak untuk memanajemen KNPI Baubau yang saat ini di pimpin oleh Syamsul Bahri.
“Namun jika tidak, maka akan jadi pelanggaran admisitrasi apalagi menggunakan anggaran daerah di pengurusan yang sudah demisioner,” kata Amsar.
Amsar merincikan, lahirnya Syahrul Bedu merupakan hasil dari Musda KNPI Provinsi yang sah dimana saat itu, kepengurusannya dikukuhkan oleh Hidayatullah yang saat itu menjabat sebagai ketua KNPI Sultra. Sementara Hidayatullah sendiri kata Amsar, lahir dari Musda yang dihadiri oleh Yuni Kudus dan Endang.
“Intinya adalah, hari ini di provinsi itu yang sah adalah turunan dari kongres Bogor tahun 2018. Saat itu Haris lahir sebagai Ketua DPP KNPI dan di Sultra lahirlah Syahrul Bedu sebagai DPW. Kepengurusan Syahrul Bedu itu sudah demisioner, namun dia tidak berkoordinasi dengan Haris apalagi SKnya sudah berakhir, malah Syahrul Bedu memanuver ke kubu Muhammad Fajrin untuk meminta SK,” terang Amsar.
“Nah yang jadi pertanyaan sekarang, apakah SKnya Syahrul Bedu itu masih aktif atau tidak. Kalau tidak, maka apa yang mereka lakukan itu dianggap tidak sah dan pasti akan bermasalah,” tambahnya.
Terkait dengan konflik tersebut, sebagai ketua DPW KNPI Sultra, Ansar meminta Pemerintah Kota Baubau untuk memanggil pihak yang berkonflik untuk dilihat, mana SK yang sah.
“Kalau SKnya di 2021 Syahrul Bedu sudah tidak sah. Tapi kalau pengurus di Baubau berinsiatif ketemu saya, bisa saja kita rangkul kembali atau kita perpanjang masa jabatan mereka, kita akan buatkan fakta integritas. Namun selama ini belum ada koordinasi bersama kami, Nah bagaimana mereka mau merombak struktur dan melakukan kegiatan lainnya jika menyalahi administrai. Kan kasihan buat daerah, mereka sudah mengaku baru tidak diakui,”
Diakhir wawancaranya, sebagai Ketua di Provinsi, Amsar bakal melakukan konsolidasi internal merujuk pada AD/ART yang merupakan kita suci KNPI. Dirinya juga menyakini, bersatunya seluruh pemuda bisa membantu mesukseskan seluruh program pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerah.
“KNPI ini organisasi besar, kita semua harus arif dan bijaksana agar kita tidak jadi bahan tertawaan oleh senior-senior kita. Rapat konsolidasi ini, kita minta langsung dari majelis pemuda untuk saksikan langsung,” tutupnya.
Editor: Adhil