WANGI-WANGI, suryametro.id – Arifudin, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi mengutarakan kekecewaannya di hadapan Pemerintah Daerah terkait persoalan air bersih di pulau Binongko.
Daerah yang menjadi Dapilnya itu disebutnya belum mendapatkan perhatian khusus pemerintah kabupaten Wakatobi tentang persoalan distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah di ruang rapat DPRD kabupaten, Ia mengungkapkan, selama 12 tahun terdapat sejumlah desa yang tak pernah nikmati air bersih hingga sekarang.
“Di dalam kota kecamatan Binongko, sudah dua belas tahun PDAM tidak pernah ada, sudah berapa kali saya usulkan tapi tidak pernah ditanggapi,”geram Arifudin, usai mendengarkan paparan Kepala Dinas PUPR kabupaten Wakatobi, Kamaruddin terkait PDAM, Selasa (14/9/2021).
Lanjunya, ia berharap seluruh Pemda dapat tersentuh melihat keadaan masyarakat pulau Binongko karena kurangnya pelayanan dasar air bersih.
“Selama ini mereka hanya menggunakan air hujan yang kemudian dicampur dengan air asin, kalau kita masih manusia, kita semua semestinya memikirkan ini,”harapnya.
Dihubungi terpisah via telepon, Dirut PDAM kabupaten Wakatobi, Zakaria mencoba menguraikan persoalan yang terjadi di pulau Binongko. Menurutnya, persoalan teknis yang paling fundamental adalah masalah usia pipa yang digunakan sudah cukup lama.
“Sebenarnya semua desa dan kecamatan yang ada di Binongko itu sudah dilalui pipa PDAM, memang yang belum merasakan sebagian itu adalah Rukuwa dan Palahidu memang tersendak-sendak. Kendalanya itu adalah pipa, di lain sisi PDAM tidak punya uang untuk memperbaikinya,”jelasnya.
Menurutnya, memang harus ada peremajaan terkait pipa yang ada di sejumlah titik di pulau Binongko. Persoalan itu juga sudah ia sampaikan sebelumnya kepada sejumlah pihak termasuk anggota DPRD Arifudin.
Bukan hanya itu, PDAM juga sudah memasang pipa ke rumah warga di Palahidu dan Rukuwa, namun karena kondisi pipa utama sudah sudah sangat rapuh akibatnya distribusi air ke dua desa tersebut tersendat.
“Selalu saya bilang ke pemerintah dan DPR bahwa kalau benar-benar PDAM ini kita jadikan pelayanan dasar kepada masyarakat maka mari jangan kita lihat sebelah mata ini PDAM, kita duduk semua bersama stakeholder kita bicarakan,” pungkasnya.
Reporter: Samidin