JAKARTA, suryametro.id – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi baru saja menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prof Dr Pratikno MSocSc di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (22/04/2022).
Gubernur Ali Mazi dalam kunjungan kali ini, ditemani langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr Surya Tjandra SH LLM.
Tidak banyak hal dapat diperoleh dari kunjungan tersebut. Hanya saja, dari informasi yang diperoleh, disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo akan menghadiri pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang akan digelar di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Alhamdullillah, kita telah memastikan kedatangan presiden di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Bersama Wamen ATR/BPN tadi sudah dipastikan tanggal 8-10 Juni tidak bertabrakan dengan jadwal yang ada di kepresidenan. Mudah-mudahan ya, presiden akan hadir di Sultra. Sebab ini gaungnya bukan hanya Nasional tapi International,” kata Gubernur Ali Mazi.
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra mengaku kian semangat. Persiapan Kementerian ATR/BPN yang telah berlangsung sekian lama ini mampu terwujudkan, dan harapannya nanti di sana Presiden Joko Widodo akan membuka GTRA Summit 2022.
“Nanti kita akan pula membahas isu tentang bagaimana penghormatan terhadap masyarakat adat, masyarakat laut, suku laut/bajau yang tinggal di sana, ini juga bisa memberikan dorongan untuk pariwasata/Wakatobi yang dua tahun terhenti akibat Pandemi Corona, sekarang bisa jadi kick off untuk terbuka lagi. Barangkali kalau nanti ada pada saat GTRA Summit 2022, bisa mempresentasikan hasil PITTI (Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT) di Sultra,” kata Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra yang berharap kegiatan tersebut akan menemukan solusi persoalan-persoalan terkait tumpang tindih perizinan.
Direncanakan Presiden Joko Widodo juga akan membagi sertipikat untuk 500 kepala keluarga Suku Bajoe, yang sebagian tinggal di atas air. GTRA Summit ini memang lintas sektor dengan KKP. Akan ada MoU antara dua menteri untuk segera memberikan hak tersebut, dan ini akan memberikan kepastian hukum buat Masyarakat Adat.
“Ini juga yang diharapkan presiden. Saat G20 yang kongkret apa buat masyarakat? Ya, inilah tawaran kreatif dari Sultra. Saya bersyukur banget, Gubernur Ali Mazi sangat kuat dukungannya,” kata Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra.
GTRA Summit 2022 akan membahas beberapa persoalan seperti tambang, kehutanan, tata ruang yang diharapkan menemukan solusi yang menjadi dasar kebijakan. Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menambahkan solusi yang ditemukan nanti dapat diimplementasikan ke seluruh wilayah Indonesia khususnya yang memiliki pokok permasalahan seperti di Sultra.
Ditekankan bahwa GTRA Summit 2022 menemukan solusi untuk menyelesaikan kasus tumpang tindih perizinan tanah. Selain itu, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menuturkan isu sinkronisasi tata ruang, izin penggunaan kawasan hutan dan hak atas tanah juga didiskusikan secara terbuka pada acara tersebut.
Editor: Adhil