Bawaslu Lakukan Mitigasi Potensi Pelanggaran di Pilwali Baubau

53
Bawaslu Baubau lakukan mitigasi potensi pelanggaran pidata pemilihan pada tahapan kampanye pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau periode 2024-2029. Foto: Adhil/suryametro.id

BAUBAU, suryametro.id – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan pengawas pemilu tingkat kecamatan hingga kelurahan, menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor), Kamis (10/10/2024).

Rakor tersebut, dilaksanakan untuk memitigasi potensi pelanggaran pemilihan pada tahapan kampanye jelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau periode 2024-2029.

Ketua Bawaslu Baubau, Sarmin mengatakan, tahapan kampanye merupakan yang paling krusial disetiap momen pemilihan, karena rentan terjadi sejumlah pelanggaran-pelanggaran.

Untuk itu dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pengawasan dan pencegahan, bisa menyamakan persepsi terkait pasal-pasal pidana diseluruh tahapan pencalonan.

Peserta rapat koordinasi terkait mitigasi potensi pelanggaran pidana pemiliah pada tahapan kampanye pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau periode 2024 – 2029. Foto: Adhil/suryametro.id

Sarmin merincikan, beberapa isu krusial yang patut untuk dilakukan pencegahan yaitu terkait politik uang, berita bohong, ujaran kebencian, politik sara, penyalahgunaan wewenang yang kerap dilakukan oleh pejabat daerah, serta terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“Nah yang menjadi fokus kita saat ini adalah netralitas ASN, utamanya ditahapan kampanye saat ini. Bawaslu menegaskan, ASN itu dilarang terlibat kegiatan politik dalam bentuk apapun. Baik itu sekedar menghadiri kampanye, apalagi sampai ikut melakukan mobilisasi massa,” tegas Sarmin.

Selain mengawasi ASN, Bawaslu juga terus memantau perkembangan politik menggunakan platform media sosial. Hal itu dilakukan, untuk mencegah terjadinya praktek pelanggaran berupa penyebaran berita bohong, ujaran kebencian atau bentuk kampanye hitam.

“Wajib hukumnya, setiap paslon atau tim sukses, melaporkan ke kami apa saja nama media sosial yang mereka gunakan. Dengan begitu, kita bisa mudah untuk melakukan pemantauan. Kalaupun ada akun media sosial yang pemiliknya itu anonim, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

“Pastinya, kita semua berharap Pilwali Baubau berjalan aman, lancar dan damai. Olehnya itu, seluruh pengawas pemilu diharapkan terus bekerja semaksimal mungkin,” tambahnya menutup.

Dikegiatan rakor tersebut, turut dihadiri oleh Mahyudin dari pemantau pemilu dengan materinya terkait potensi kerawanan pada tahapan kampanye, serta Asry Sarif seorang akademisi yang memberikan materinya terkait analisis pasal-pasal krusial dalam tindak pidana pemilihan.

Potensi Pelanggaran Tahapan Kampanye Pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Mahyudin, pemateri dari perwakilan pemantau pemilu , serta Asry Sarif seorang akademisi dalam materinya menerangkan, jika setiap musim pilkada maupun pemilu, potensi kerawanan tidak bisa terhindarkan.

Diawal materinya, Mahyudin mengatakan, kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.”

Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

Mengapa Tahapan Kampanye Sangat Krusial

  1. Merupakan tahapan untuk menyempaikan visi misi dan program Pasangan calon sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab,
  2. Tahapan untuk mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan dan kampanye juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu,
  3. Pasangan calon memiliki tujuan yang sama untuk menarik suara rakyat,
  4. Tahapan penentu pada hari pemungutan suara

Ada beberapa metode kampanye yang paling sering digunakan oleh masing-masing pasangan calon maupun tim kampanye masing-masing pasangan calon, yaitu:

  1. Pertemua terbatas atau kegiatan kampanye yang hanya melibatkan pihak-pihak tertentu secara terbatas,
  2. Pertemuan tatap muda dan dialog, biasanya di motede ini ada sesi diskusi yang dibuka oleh pangan calon bersama masayraakat yang hadir. Baisanya di kegiatan ini, para pasangan calon lebih banyak mendengarkan apa yang manjadi keluhan maupun masukan dari masyarakat,
  3. Debat publik atau debat terbuka natara pasangan calon, disini masing-masing pasangan calon secara bergantian diwaktu lokasi yang sama akan memaparkan seluruh visi-misi dan program kerja sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat untuk memilih pasangan tertentu,
  4. Penyebaran bahan kampanye, biasanya berupa selebaran berisikan promosi diri,
  5. Pemasangan alat peraga kampanye seperti baleho,
  6. Mempromosikan diri melalui media massa baik berupa media cetak, online maupun elektronik, dan
  7. Kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan perundang-undangan.
Kota Baubau masuk salah satu daerah di Indonesia yang tinggi pelanggaran kampanye disektor pelakanggaran netralitas ASN. Ist

Larangan Dalam Kampanye

  1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
  3. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  5. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
  8. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  10. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
  11. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selain larangan dalam kampanye, disetiap momen pemilu maupun pilkada, setiap pasangan calon juga dilarang untuk melibatkan perangkat-perangkat pemerintah, mulai dari kepala desa atau lurah maupun sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Selanjutnya tidak boleh melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, serta dilarang keras melibatkan aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Catatan Seputar Tahapan Kampanye

  1. KAMPANYE merupakan hak konstitusional Paslon yang dijamin oleh UU serta dijalankan sesuai peraturan per-UU-an,
  2. Pengawas Pemilu bertanggungjawab utk memastikan proses pemenuhan hak tersebut berjalan sesuai hukum yg berlaku (ius constitutum),
  3. Sinergitas Peserta Pemilihan, KPUD dan Pengawas Pemilu dibutuhkan untuk memudahkan sekaligus memastikan kepatuhan para pihak,
  4. Implikasi proses pelaksanaan Kampanye yg tidak mengikuti ketentuan hukum yg berlaku berakibat pada penegakan hukum secara administrasi maupun pidana.

Isu-Isu Krusial Dalam Kampanye

Dalam materi sosialisasinya, Mahyudin merincikan ada lima isu krusial dalam kampanye, yaitu:

  1. Money Politik atau politik uang, Pembagian Uang atau Barang Program Bantuan Sosial Terselubung,
  2. Hoaks atau Berita Bohong yang didalamnya menyangkut masalah Kampanye Hitam (Black Campaign) dan manipulasi Opini publik,
  3. Politik Sara dan Ujaran Kebencian, masalah ini kerap terjadi hingga menimbulkan konfilik baik antara pasangan calon maupun tim pasangan calon. Akibatnya, selalu muncul bentuk-bentuk laporan maupun pengaduan yang sering diterima oleh Bawaslu setiap massa pilkada maupun pemilu,
  4. Penyalahgunaan Wewenang, isu ini selalu muncul di kalangan ASN, dimana pejabat tertentu yang diam-diam mendukung pasangan calon tertentu, menginstruksikan ASN yang berada dibawah wewenangnnya untuk mendukung kandidat yang dipilihnya, atau menggunakan melibatkan ASN untuk mempengahuri pemilih,
  5. Netralitas ASN, hal ini kerap jadi isu hangat dimana ASN tertentu memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon secara terselubung dan melakukan kampanye dilingkungan kerja.

Jenis Delik Kampanye

  1. DELIK FORMIL: Apabila yang dipermasalahkan tindak perbuatan maka tidak penting untuk mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Mis: Ps 187 (2 dan 3), Ps. 188, Ps 189, Ps 190, Ps 198A.
  2. DELIK MATERIL : apabila yang dipermasalahkan adalah akibat yang ditimbulkan maka tidak perlu mempersoalkan mengenai bagaimana cara perbuatan itu dilakukan, apakah dengan sengaja atau karena lalai. Mis: Ps 187 (1, 4-8), Ps. 191

Strategi Dan Mitigasi Kerawanan Tahapan Kampanye

Untuk melakukan mitigas kerawanan, khususnya di tahapan kampanye serta upaya untuk menjadikan jalannya pemilihan berlangsung aman, ada bebarapa strategi yang perlu untuk dilakukan, yaitu:

  1. Peningkatan Literasi Digital dan Sosial, meliputi pemberian edukasi ke calon pemilih dan melakukan kampanye anti hoaks secara aktif,
  2. Pendekatan Dialogis dan Kolaborasi, khususnya bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tohok agama, tohoh adat dan pihak-pihak yang berpengaruh dilingkungan tempat tinggal mereka masing-masing,
  3. Pengutan Media dan Jurnalisme Independen, meliputi bentuk peliputan berita yang netral dan berimbang, serta mengutamakan fakta yang dilapangan,
  4. Penguatan Regulasi dan Pengawasan, dimana didalamnya mencakup penerapan hukum yang tegas dan pengawasan yang melekat,
  5. Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan, dengan melakukan pencegahan penyebaran disinformasi melalui platform digital, pemanfaatan bid data dan bentuk teknologi digital lainnya,
  6. Penguatan Partisipasi Masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan menyasar para relawan pengawas pemilu atau membentuk kampung paritisipatif, membuka wadah untuk pelaporan dan pengaduan cepat jika ditemukan ada indikasi pelanggaran saat proses pemilu maupun pilkada berlangsung.

Kelompok Paguyuban Bersama Polres Baubau Komitmen Wujudkan Pilkada Damai

Jelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) kepala daerah tingkat provinsi dan Kota/Kabupaten, sejumlah upaya untuk wujudkan pemilu damai terus disuarakan sejumlah pihak, salah satunya yang dilakukan oleh jajaran Polres Baubau.

Selain menyiapkan seluruh lapisan personilnya, Polres Baubau juga merangkul seluruh kelompok paguyuban di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pertemuan yang diselenggarakan di aula Polres Baubau, pada Sabtu (24/08/2024) lalu, bertujuan untuk membahas sejumlah langkah dan upaya untuk wujudkan pemilihan yang aman dan lancar.

“Riak-riak pasti ada. Dan pasti muncul dari pihak-pihak yang merasa diri dirugikan atau pihak yang tidak bisa menerima kekalahan. Olehnya itu, kami berharap dukungan semua pihak. Agar kedepan, pilkada ini bisa melahirkan pemimpin yang adil serta merakyat,” ucap Kapolres Baubau, AKBP Bungin Masokan Misalayuk dalam sambutan pembukanya.

Kelompok paguyuban se Kota Baubau bersama Polres Baubau siap ciptakan Pilkada damai. Doc. suryametro.id

Kepada seluruh pimpinan paguyuban, Bungin berharap peran penting paguyuban di setiap pelosok Kota Baubau menjadi sangat penting, utamanya dalam mencegah serta menangkal munculnya isu-isu hoaks. Karena sudah pasti, hoaks merupakan ancaman terbesar untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.

Sementara itu, Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Baubau, Laode Hadia dalam mengatakan, pertemuan seluruh pimpinan Paguyuban bersama Polres Baubau, sebagi upaya untuk menyatukan pikiran dan langkah bersama mewujudkan Pilkada yang aman dan damai.

“Dinamika pilkada seringkali diwarnai dengan isu hoaks, propaganda serta black campain. Penting untuk mengingatkan agar masyarakat selalu cerdas menerima masukan dan tidak boleh terpancing hingga menimbulkan gangguan Kamtibmas,” seru Laode Hadia saat memberikan sambutan.

Selain mebahas sejumlah langkah mensukseskan pemilu damai, kelompok paguyuban bersama jajaran Polres Baubau serta hadir perwakilan tokoh masyarakat, adat dan agama, secara bersama-sama mendeklarasikan pemilu damai.

Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara

Proses pemungutan suara juga menjadi hal yang krusial disetiap momen penyelenggaraan Pemilu. Hal disebabkan sering terjadi konflik baik antara saksi paslon maupun petugas TPS yang disebabkan kesalahan proses perhitungan.

Untuk itu, Bawaslu berharap kepada seluruh pengawas pemilu, untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara, memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan undang-undang, dan menindak segala bentuk pelanggaran dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang.

Tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

  1. Ada beberapa tugas yang wajib untuk diketahui oleh pengawas TPS, yaitu:
    Mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan mempelajari buku panduan yang disusun oleh Bawaslu.
  2. Melakukan koordinasi kepada pihak RT/RW atau sebutan lainnya serta KPPS dalam hal persiapan dan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing – masing,
  3. Mengawasi persiapan pemungutan suara (pendirian TPS dan pendistribusian Form C.Pemberitahuan-KWK),
  4. Menerima Salinan DPT,
  5. Menghadiri proses pemungutan dan penghitungan suara pada jam 06.30 sampai mendapatkan salinan hasil penghitungan suara,
  6. Memeriksa (memvalidasi) hasil penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan antara formulir yang dicatat di papan dengan data yang dikirimkan melalui SIREKAP serta data yang disalin,
  7. Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara,
  8. Memastikan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan protokol Covid-19,
  9. Mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS,
  10. Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
  11. Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan PPK, dan
  12. Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama sekali ke dalam Formulir A dan Siwaslu.

Pengawas Kelurahan/Desa

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kelurahan/desa. Tugas dan wewenang PKD Pilkada 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Jumlah anggota PKD adalah 1 orang di setiap desa atau kelurahan. Seleksi dan penetapannya dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

Lalu apa saja tugas dan wewenang PKD pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024?, berikut beberapa yang mejadi tugas dan wewenang PKD yaitu:

  1. Melakukan koordinasi dan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing – masing,
  2. Memprioritaskan pengawasan wilayah dan TPS rawan di wilayah kerja masing – masing berdasarkan data dan informasi Pengawas Kecamatan,
  3. Melakukan koordinasi dengan PPS dan pihak lainnya dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara,
  4. Berkeliling melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan dengan memprioritaskan kepada TPS rawan,
  5. Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara,
  6. Menyampaikan laporan untuk dijadikan rekomendasi terhadap pelanggaran,
  7. Menerima laporan dan meneruskan temuan dugaan pelanggaran pidana dan etika kepada Bawaslu Kab/Kota Kabupaten melalui Panwaslu kecamatan,
  8. Mendokumentasikan hasil catatan penghitungan suara,
  9. Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari Pengawas TPS,
  10. Memeriksa (memvalidasi)j pembuatan Berita Acara dan Sertifikasi hasil penghitungan suara berdasarkan catatan penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan,
  11. Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan ke PPK, dan
  12. Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama sekali ke dalam Formulir A dan Siwaslu
Almin, koodiv Bawaslu Baubau saat membuka kegiatan sosialisasi pengawasan pemungutan suara Pilkada 27 November 2024 mendatang di Kota Baubau. Foto: Adhil/suryametro.id

Pengawas Kecamatan

Keberadaan pengawas pemilu tingkat kecamatan sangatlah penting. Panwaslu Kecamatan-sebutan untuk pengawas tingkat kecamatan-memiliki berbagai tugas yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu Kecamatan bertugas:

  • melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,
  2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan,
  3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait,
  4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan,
  5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan,
  6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
  7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan juga memiliki tugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,
  2. Pelaksanaan kampanye,
  3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
  4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS,
  5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK,
  6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan,
  7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, dan
  8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Tugas Panwaslu Kecamatan lainnya adalah:

  1. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan,
  2. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.

Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

  1. Putusan DKPP,
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemil,
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota,
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini,
  6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
  7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan,
  8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan, dan
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerawanan TPS dan Potensi Pelanggaran

Pemetaan Kerawanan TPS

Kerawanan TPS adalah setiap peristiwa dan indikasi yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan . Tujuan pemetaan kerawanan TPS, yaitu:

  1. Pemetaan kerawanan sebagai langkah perbaikan untuk mengurangi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara,
  2. Menyediakan data analisis untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara .

Indikator Kerawanan TPS:

  1. Memiliki sejarah pelanggaran dengan jumlah tinggi,
  2. Menjadi wilayah/domisili Paslon, tim kampanye dan relawan,
  3. DPTnya bermasalah (tidak akurat),
  4. Pemilihnya banyak tidak dirumah pada hari pemungutan suara,
  5. Lokasi TPS sulit dijangkau pemilih,
  6. TPS yang lokasinya dilanda bencana alam/gangguan keamanan.

Dikutip dari laman Tempo.co, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan terdapat sekitar 30 potensi masalah di tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.

“Kerawanan totalnya ada 30-an,” kata Bagja saat ditemui media di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024.

Di antara sekitar 30 potensi kerawanan tersebut, terdapat kemungkinan hilangnya surat suara yang baru diketahui oleh petugas saat proses penghitungan ulang sebelum TPS beroperasi.

“Kehilangan satu atau bagaimana itu kemungkinan terjadi di TPS,” kata Bagja.

Selain permasalahan hilangnya surat suara, Bagja menuturkan kerawanan di TPS terkait dengan tempat yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas.

“TPS yang tidak ramah disabilitas,” ujarnya.

Bagja berujar potensi permasalahan di TPS juga dapat bersumber dari segi kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugasnya. “Apakah ada salah pengertian antara daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan,” kata dia.

Ia juga mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU dapat mensosialisasikan informasi seputar biodata untuk menggantikan KTP elektronik bagi pemilih yang belum memilikinya. Di hari pemungutan suara nanti, biodata tersebut akan ditunjukkan kepada KPPS.

“Yang belum memiliki KTP elektronik tapi sudah perekaman itu ada biodata itu diperbolehkan,” kata Bagja.

Bagja mengatakan untuk dapat memetakan potensi permasalahan yang terjadi di TPS, Bawaslu juga melakukan simulasi pemungutan suara. “Ada beberapa kendala yang sudah ketemu,” kata dia.

Bawaslu Baubau Gelar Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang dan Pungut Hitung Pilkada

Memasuki masa tenang, Bawaslu Kota Baubau menggelar apel siaga pengawasan tahapan masa tenang dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan tahun 2024 tingkat Kota Baubau.

Apel siaga pengawasan ini dihadiri pimpinan DPRD, Forkopimda, Plh. Sekda Kota Baubau, Kepala OPD, Camat se-Kota Baubau serta jajaran Bawaslu, Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), di Pelataran Kantor Bawaslu Baubau, Minggu (24/11/2024).

Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin yang bertindak sebagai pembina apel mengatakan di masa tenang ini pihaknya akan bersama-sama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan ikut dan memimpin langsung proses pelaksanaan pengawasan.

Apel siaga Bawaslu Kota Baubau jelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2024-2029. Doc. suryametro.id

“Memastikan semua aktivitas, semua proses kampanye tidak ada lagi di masa tenang ini. Di masa tenang ini tidak ada lagi aktivitas kampanye,” ungkapnya.

Sarmin meminta kepada jajaran Panwascam hingga PTPS untuk mengkonfirmasi kegiatan yang melibatkan banyak orang atau aktivitas kumpul-kumpul dengan menggunakan atribut, gambar, dan simbol Paslon.

“Semua kegiatan harus terkoordinasi dengan Panwas. Termasuk kegiatan penguatan kepada saksi-saksi Paslon, kami sudah sampaikan untuk berkoordinasi dengan Pengawas sehingga kita bisa ketahui ini aktivitas kampanye atau yang lainnya,” ujarnya.

Di tempat yang sama Plh Sekda Kota Baubau, La Ode Aswad mengatakan Pemkot Baubau siap mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak. Untuk itu Pemkot Baubau akan memberikan dukungan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

“Kami juga sudah memerintahkan Camat untuk bekerja sesuai tupoksinya. Artinya kalau ada kebutuhan untuk berkoordinasi dengan Camat, silahkan sepanjang sesuai dengan tupoksi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini Pilkada,” ungkapnya.

La Ode Aswad juga menjelaskan Pemkot Baubau telah membentuk Tim Desk Pilkada sesuai surat edaran Mendagri dalam mendukung kelancaran proses Pilkada dari tahapan sampai selesai.

“Itu sudah berjalan, kita siapkan ASN yang bekerja di Sekretariat Panwas, PPK, menyiapkan kantor Camat untuk tempat penyimpanan logistik. Itulah peran Pemerintah,” tutupnya.

Bawaslu lakukan patroli pengawasan pada masa tenang Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau, melakukan patroli pengawasan pada masa tenang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra.

Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin menjelaskan, patroli pengawasan ini bertujuan menjaga alur masa tenang agar masyarakat tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

“Kami melakukan patroli masa tenang untuk menjaga alur masa tenang ini supaya baik dilakukan oleh masyarakat, dan tidak dilakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan,” ungkap Sarmin disela-sela kegiatan patroli, Minggu (24/11/2024).

Sebagai informasi, Bawaslu akan melakukan patroli masa tenang pada H-3 pemungutan suara pilkada, yakni pada 23 sampai 26 November 2024.

Ketua Bawaslu Baubau, Sarmin (Tengah) saat melakukan patroli pencegahan pelanggaran jelang Pilkada 27 November mendatang. Doc, suryametro.id

Dia menyebutkan patroli pengawasan masa tenang pilkada melibatkan panitia pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam) hingga aparat keamanan. Bawaslu juga mengajak tokoh masyarakat untuk berkeliling melakukan patroli.

Sarmin mengatakan, patroli pengawasan ini dilakukan secara bergiliran untuk menghindari kelelahan. Sarmin juga berharap, aparat keamanan di seluruh wilayah di Kota Baubau mampu melakukan penyelidikan dengan baik.

Sanksi bagi yang melakukan politik uang (money politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali kota dan Wakil Wali kota, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang.

Berikut bunyinya:

– Ketentuan larangan politik uang pada pemilihan Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016
(1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

– Ketentuan sanksi politik uang pada pemilihan
Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Advetorial)

Editor: Adhil