BAUBAU, suryametro.id – Aksi demonstrasi sejumlah alinasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dilaksanakan serentak pada 11 April lalu. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) yang turut serta dalam aksi tersebut, secara tegas menolak adanya wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Akmal Faukanur, salah seorang mahasiswa UM Buton mengatakan, wacana penundaan pemilu yang dikemukakan sejumlah polikus besar di Indonesia ini, tentu bertentangan dengan amanat undang-undang. Selain itu jika pemilu ditunda, tidak hanya jabatan presiden dan wakilnya yang diperpajang, namun masa jabatan DPR hingga jajaran kabinet Jokowi Ma’ruf juga dipastikan akan ikut diperpanjang.
“Sebut saja dilingkaran kabinet Istana, ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ivestasi Luhut Binsar panjahitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Kemudian di pimpinan partai politik ada ketum Partai Golkar Airlangga Hartato, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Beberapa mana itulah yang sempat mengeluarkan wacana penundaan pemilu hingga membuat kegaduhan di tanah air. Untuk itu, kami Mahasiswa UM Buton meminta mereka semua, khususnya Bapak Luhut untuk segera bertanggungjawab atas insiden unjuk rasa ini,” tegas Akmal kepada suryametro.id belum lama ini.
Selain membawa isu penundaan pemilu, aksi unjuk rasa yang dipusatkan depan kantor DPRD Kota Baubau itu, juga disuarakan terkait kenaikan harga BBM jenis pertamax. Dimana semula dijual Rp9.200 perliternya, kini naik jadi Rp12.750 perliternya.
Dengan naiknya BBM, otomatis bahan pangan lainnyapun akan ikut naik. Sebab BBM adalah salah satu dari kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-sehari di era ini.
“Kami harap, pemerintah bisa mengambil sikap untuk masalah ini. Kasihan masyarakat, mereka yang berstatus ekonomi menengah kebawah pasti akan merasakan dampaknya dan pasti akan menyulitkan mereka,” kata Akmal menutup.
Editor: Adhil