Bupati Buton Rakor Dengan Kemenlu Bahas Keselamatan Nelayan dari Penyanderaan

60
Bupati Buton, Drs La Bakry rapat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri untuk bahas pencegahan aksi penyanderaan sekelompok separatis bersenjata. Foto: Doc. Diskominfo Buton/suryametro.id

JAKARTA, suryametro.id – Bupati Buton Drs La Bakry MSi mengikuti Rapat Koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga dan pemda yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (07/04/2021).

Rakor yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB ini, membahas tentang Penanganan dan Pencegahan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai awak kapal ikan di Sabah, Malaysia dari bahaya aksi penyanderaan yang kerap dialami nelayan di asal Kabupaten Buton.

Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Andy Rachmianto mengatakan, rapat ini bertujuan untuk mengakselerasi tindak lanjut penanganan dan penanggulangan kasus penculikan WNI yang bekerja sebagai awak kapal ikan di Sabah, Malaysia yang sering berulang kali terjadi, serta mencarikan solusi alternatif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah asalnya.

“Hari ini kita duduk bersama untuk berkoordinasi terkait bagaimana upaya kita dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dalam rangka melindungi WNI kita yang bekerja sebagai awak kapal ikan asing di wilayah Sabah, Malaysia,” ujarnya.

Andy mengatakan, dua hari lalu empat sandera terakhir yang ditawan oleh kelompok abu Sayyaf di wilayah Filipina selatan baru diserahkan kepada keluarganya masing-masing.

“Alhamdulillah sudah tidak ada lagi WNI yang disandera di Filipina Selatan,” kata Andy lagi.

Bupati Buton, Drs La Bakry rapat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri untuk bahas pencegahan aksi penyanderaan sekelompok separatis bersenjata. Foto: Doc. Diskominfo Buton/suryametro.id

Kasus tersebut lanjut dia, merupakan satu dari 54 kasus penyanderaan terhadap WNI khususnya anak buah kapal yang mayoritas di wilayah Filipina Selatan di perairan Sabah, ada sekitar 40 kasus, empat orang di Somalia, ada tiga orang di Republik Kongo, dan tiga orang di Gabon yang semuanya sudah bisa selesaikan.

Tentunya semua yang dilakukan merupakan gambaran kasus-kasus yang terjadi di Filipina Selatan. Yang perlu dilakukan sebagai wakil negara yakni kementerian/ lembaga diharapkan khususnya mitra kerja kita TNI, maupun Badan Intelijen Negara melalui krisis center bisa menyelesaikan kasus anak buah kapal yang disandera.

Lebih lanjut, Andy mengatakan pada saat ibu Menlu menyerahkan 4 orang WNI yang disandera terakhir, ada tiga hal yang disampaikan terkait upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan yaitu memperkuat pengamanan di perairan Sabah oleh 3 pilar otoritas Malaysia, Indonesia dan Filipina, memberikan himbauan kepada para nelayan untuk berhati-hati khususnya awak kapal ikan di sekitar perairan sabah untuk terus membangun komunikasi dengan para pemilik kapal dan upaya pengembangan ekonomi di negara/ wilayah asal nelayan-nelayan tersebut.

“Saya sempat berkomunikasi dengan 4 sandera kemarin, mereka mendapat pesan dari para kelompok Abu Sayaf untuk tidak lagi mencari ikan di perairan Sabah. Terakhir tentunya upaya pengembangan ekonomi di negara asal nelayan-nelayan kita tersebut. Terkait yang yang ketiga ini Kemenlu sudah menjajaki kerja sama dengan KKP, sudah pernah ada kunjungan sebelum Covid-19 namun karena pandemi tahun lalu, sudah ada program pemberdayaan masyarakat di kampung nelayan namun tertunda semoga bisa dilanjutkan setelah kita semua divaksin, ujarnya.

Menurutnya, permasalahan tersebut dapat ditanggulangi bila terjalin sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

“Peran pemerintah pusat memiliki keterbatasan, untuk itu pihaknya mengundang perwakilan Pemda, untuk bersinergi dengan Pemda yaitu terkait dengan pendidikan dan pelatihan, layanan terpadu, mengawasi kualitas LPK, edukasi dan sosialisasi, pemberdayaan dan juga diperlukan peraturan-peraturan daerah pendukung,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Buton Drs La Bakry MSi mengatakan, masalah WNI yang bekerja di luar negeri dan disandera ini sudah sering dihadapi. Di kepulauan Buton pada umumnya memiliki karakter masyarakatnya pelaut dan nelayan ulung bahkan keluar negeri saat melaut.

“Yang jadi pertanyaan, kenapa wilayah kita 2/3 laut dan menyimpan kekayaan ikan yang begitu melimpah tetapi warga kita masih mencari nafkah di negeri orang,” ujarnya.

Hari ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah termasuk Pemda untuk membicarakan masalah ini. Menurutnya perlu perencanaan bersama-sama dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahun dari KKP ada triliunan rupiah.

“Saya tadi coba hitung-hitung kapal yang mereka tumpangi berapa GT. Kalau yang saya amati di Buton yang 30 GT itu bisa diawaki oleh 10 orang dan soal keterampilan berlayar tidak usah kita ragukan mereka. Kalau ada 1.500an orang berarti kita hanya butuh 150 kapal. Kalau di Buton dengan fiber hanya kurang lebih 3 Milyar sudah dengan mesin dan peralatannya. Artinya kalau 150 kapal hanya 450 Milyar. Yang penting sudah terdata, itu satu tahun langsung pulang semua. Kan kapal sudah ada, keterampilan mereka sudah ada apalagi wilayah kita 2/3 laut. Ibu Susi mengatakan cadangan perikanan kita dua kali lipat. Dgn tambahan 150 kapal ini saya kira selain kebutuhan ikan dalam negeri itu sudah bisa kembali kita menjadi eksportir. Saya setuju dengan Bupati Majene. Kita mengharapkan dana transfer karena PAD sudah tidak ada, sementara dana transfer sudah ada peruntukannya semua, sekian persen untuk ini dan itu, kami mau kreatif sudah agak sulit,” imbuhnya.

Menurut putera daerah Buton ini, satu-satunya harapan hanya dari pemerintah pusat dalam hal ini KKP dan Bappenas dengan pola apapun bisa pola kemitraan dan sebagainya. Lebih lanjut, ia mengatakan hal yang terpenting data tentang WNI yang menjadi awak kapal ikan di Malaysia valid lalu dihitung kapal yang dibutuhkan.

Dikatakannya harus ada pembinaan terhadap para pengelola kapal maupun nelayan karena berkaitan dengan biaya operasional yaitu logistik, BBM dan sebagainya melalui bentuk kelembagaan , tetapi itu bisa dipikirkan pada tahap selanjutnya sehingga usaha kapal penangkap ikan tidak merugi dan berkelanjutan atau sustainable. Sementara itu, menurut Suami Delya Montolalu ini yang berkaitan dengan program sosialisasi, sektor lain seperti rumput laut dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan kelautan diharapkan sambil berjalan.

“Kalau ini kita sudah bisa lakukan, dalam satu tahun anggaran selesai, tapi data tentang nelayan kita yang bekerja di Malaysia harus kita pegang dulu setidaknya asalnya sudah kita tahu sehingga kapal bantuan yang datang tinggal dimanfaatkan, tidak lagi kemana-mana. Dengan demikian tidak lagi menyita energi, pikiran, dan uang juga habis, belum lagi nyawa jika tidak berhasil kita bebaskan dan kerugian jauh lebih besar daripada kita mengeluarkan dana sejumlah ini, lalu ada pemberdayaan, dan penghasilan tambah,” pungkas Ketua DPD Golkar Buton tersebut.

Bupati Buton, Drs La Bakry rapat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri untuk bahas pencegahan aksi penyanderaan sekelompok separatis bersenjata. Foto: Doc. Diskominfo Buton/suryametro.id

Menanggapi hal tersebut, Wisnu dari Bappenas RI mengatakan program pemberdayaan bisa dilakukan di daerah masing-masing dan yang pasti akan mengurangi para nelayan yang mengambil pekerjaan sebagai awak kapal ikan di luar negeri.

“Kami di Bappenas ada program kemitraan multi pihak dan sudah dilakukan di berbagai daerah, bisa bekerja sama dengan pihak swasta, BUMN, LSM, Perguruan Tinggi dan lainnya yang sebenarnya bisa kita kelola dengan baik akan mendatangkan hal yang positif bagi teman-teman di daerah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bagaimana kualitas SDM, kalau bisa ada perbantuan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat di daerah. Kami menyarankan isu ini bisa disampaikan pada Musrenbangprov sehingga bisa klop kebijakan pusat dan daerah. Sayangnya, pada pelaksanaan rakor antara Menteri Perencanaan dengan gubernur, isu terkait ini tidak muncul. Sekarang belum terlambat sampai akhir April untuk bisa memunculkan isu ini sebagai usulan dari Musrembangprov dari Bupati/Walikota,” tuturnya.

Jika boleh diusulkan kata Wisnu, data tentang WNI yang bekerja sebagai awak kapal ikan asing harus terintegrasi dan terkolaborasi antar institusi sehingga bisa dianalisis secara berkualitas.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menawarkan beberapa program yang menyesuaikan kebutuhan dari Pemda antara lain program budidaya, tangkap, dan daya saing.

Terkait langkah kongkrit yang akan dilakukan ke depan, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha mengungkapkan dalam konteks pencegahan Kemlu RI akan melakukan koordinasi dengan dua perwakilan kita yang ada di Sabah yaitu KJRI di Kota Kinabalu dan Konsulat kita yang ada di Tawau untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada nelayan kita untuk berhati-hati karena ancaman penculikan atau penyanderaan masih tetap ada, juga sosialisasi melalui media massa untuk memberi pesan akan bahaya penyanderaan, melakukan koordinasi dengan Pemerintah di Sabah untuk bisa meningkatkan keamanan di perairan Sabah, dan melakukan fasilitasi nelayan kita yang berminat untuk kembali pulang.

“Terkait itu kami akan melakukan pendataan kembali secara terintegrasi kepada WNI yang bekerja di Sabah, Malaysia dan akan dilink kan atau dihubungkan dengan Pemda. Pemda Buton akan punya listnya, demikian juga dengan Majene dan wilayah lainnya,” ujar pejabat eselon II di Kementerian Luar Negeri tersebut.

Turut hadir pada pertemuan ini, Bupati/ Walikota terkait antara lain Walikota Baubau, Bupati Selayar, Bupati Majene, Wakil Bupati Wakatobi, para Dirjen dan Deputi dari lintas Kementerian terkait, dan pejabat eselon II Kemlu RI.

Advetorial