Hadiri Hakordia, Bupati Konsel Dukung Penuh Pelaksanaan Budaya Anti Korupsi

75
Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga ST MM saat menigkuti kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 di Kendari. Doc. suryametro.id

ANDOOLO, suryametro.id – Bupati Konawe Selatan (Konsel) H Surunuddin Dangga ST MM, bersama jajaran mendukung penuh pelaksanaan budaya anti korupsi demi memperkokoh jati diri insan dan memelihara integritas, sekaligus mewujudkan penyelenggaraan good governance yang bersih, bertanggung jawab dan transparan, Rabu (01/12/2021).

Hal tersebut disampaikannya, saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), secara luring dan daring.

KPK menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia di empat wilayah, yakni Kota Kendari, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Nusa Tenggara Timur, untuk wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) di pusatkan di Aula Bahteramas Kantor Gubernur, yang dirangkaikan dengan seminar “Transformasi Perizinan Berbasis Resiko Dalam Sektor Pertambangan”.

Hakordia dibuka langsung Ketua KPK RI, Komjen Pol Drs Firly Bahuri. Kegiatan diikuti para Gubernur se-Sulawesi dan Kalimantan, serta Bupati/Walikota se-Sultra.

Komjen Pol Firly mengatakan, lembaga yang dipimpinnya benar-benar berkonsentrasi dalam hal urusan pencegahan dan pemberantasan Korupsi. Selain kerap melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), juga merumuskan pemberantasan anti korupsi melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dan pendekatan penindakan secara tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

“Para kepala daerah mesti mewujudkan tujuan negara, mejamin stabilitas politik, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan perizinan berusaha dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional,” tekannya.

Sementara, Bupati Surunuddin ditemui dilokasi kegiatan mengatakan, sebagai bentuk kepedulian dan kepatuhan, ia mengeluarkan kebijakan untuk menutup celah-celah korupsi, diantaranya sistem pembayaran gaji hingga pencairan anggaran Dana Desa langsung melalui rekening penerima.

“Kita sudah terapkan cegah terjadinya korupsi, salah satunya dengan mentransfer salary aparatur langsung ke rekening bersangkutan, termasuk Dana Desa sampai rupiah sennya sekalipun. Transparansi kita kedepankan, jadi tidak ada lagi peluang atau berani memainkan uang negara,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong kinerja juga bagian implementasi upaya menciptakan pemerintahan bebas korupsi, ia mendorong penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan instansi, yang bisa dipantau pimpinan daerah, lembaga berkompeten dibidangnya dan mudah disorot publik jika terdapat program kerja yang tidak sesuai aturan perundangan.

Penulis: Udin
Editor: Herman Erlangga