BATAUGA, suryametro.id – Himpunan Mahasiswa Siompu Induk (HMSI), menduka pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan (Busel) tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. Padahal, BUMDes tersebut telah menggunakan anggaran hingga miliaran rupiah.
Dugaan tersebut disampaikan langsung Ketua HMSI karena pengelola BUMDes hingga kini belum mampu memberikan laporan resmi terkait pengelolaan anggaran untuk diketahui secara terbuka oleh masyarakat.
Selain masalah pengelolaan anggaran, pengangkatan Direktur beserta jajaran pengurus BUMDes Wakinamboro juga dilakukan secara tertutup tanpa melalui musyawarah desa.
“Seharusnya ada syarat dan mekanisme tertentu yang harus dipenuhi dalam seleksi kepengurusan BUMDes. Itu jelas diatur dalam peraturan pemerintah RI nomor 11 tahun 2021, tentang BUMDes,” kata Katua HMSI, Jafir kepada suryametro.id
Dugaan pelanggaran lainnya juga kata Jafir, terkait AD/ART BUMDes yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Sehingga BUMDes Wakinamboro sejak berdiri pada 2016 silam, beroperasi tanpa AD/ART.
“Dugaan ini diperkuat bahwa, selama ini tidak ada musyawarah khusus pembahasan AD/ART bersama masyarakat. Sementara AD/ART menjadi landasan, patokan, pedoman sekaligus menjadi aturan dalam pengelolaan BUMDes.
“Untuk itu, kami meminta kepada Kepolisian, Inspektorat, BPK serta kejaksaan untuk menginvestigasi dan melakukan audit secarah menyeluruh pada BUMDes Wakinamboro,” tambah Jafir menutup.
Editor: Adhil