MAKASSAR, suryametro.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) membongkar paksa sebuah kamar di rumah jabatan (rujab) gubernur yang sebelumnya ditinggali Nurdin Abdullah dan keluarga. Keluarga Nurdin Abdullah menilai sikap Pemprov Sulsel tersebut tidak etis, sebab tidak ada pemberitahuan ke keluarga.
Proses pembongkaran paksa sebuah kamar di Rujab Gubernur Sulsel itu terekam video dan beredar di media sosial. Di dalam video beredar, tampak sejumlah petugas memasang gagang pintu yang sebelumnya dibongkar.
Sementara di potongan video lainnya, ada seorang pria yang disebut sebagai keluarga Nurdin berdebat dengan pihak Pemprov Sulsel atas upaya pembongkaran itu. Pria yang memakai kaos hitam tersebut berusaha melarang petugas membongkar karena ada hal-hal privasi di kamar tersebut.
“Ada foto kakak saya tidak pakai jilbab, Pak, kau lihat, stafmu lihat, jadi itu tidak boleh,” ucap keluarga Nurdin Abdullah dalam potongan video yang beredar.
Dimintai konfirmasi terpisah, keluarga Nurdin Abdullah angkat bicara terkait video yang beredar dan membenarkan adanya kamar di Rujab Gubernur Sulsel yang dibongkar paksa. Kamar yang dibongkar itu memang bukan kamar pribadi Nurdin Abdullah, tapi kamar VIP dimana banyak barang keluarga Nurdin Abdullah di kamar itu.
“Sebenarnya belum sempat ke kamarnya Bapak, ada kamar satu di atas itu yang dibongkar, belum sempat kamarnya Bapak,” ucap sepupu Nurdin Abdullah, Andi Andrie, dikutip dari detikcom, Selasa (7/9/2021).
Meski bukan kamar Nurdin yang dibongkar, Andrie mengaku pihak keluarga tetap saja menentang upaya itu dengan tak memberi kunci kamar sehingga pihak Pemprov Sulsel, dalam hal ini Kabag Rumah Tangga langsung membongkar paksa kamar tamu itu. Andrie menyebut keluarga menolak memberikan kunci kamar karena pihak Pemprov Sulsel tak pernah memberi informasi sebelumnya.
“Keluarga keberatan karena etikanya itu. Oke lah kalau rumah jabatan itu kewenangan Kabag Rumah Tangga, cuma yang kami sayangkan tidak ada konfirmasi ke pemilik dalam hal ini Ibu Gubernur, Pak Gubernur. Konfirmasi lah dulu ke pemilik kamar, untuk buka itu kamar, pasti dibukakan, KPK saja minta dibuka, dibuka kok,” tutur Andrie.
Selain karena tidak ada konfirmasi Pemprov sebelumnya, lanjut Andrie, pihak keluarga menolak memberikan kunci kamar itu karena kamar tersebut berisi barang-barang pribadi keluarga Nurdin Abdullah.
“Tidak etis, di dalam kan ada pakaian dalamnya ibu, ada pakaian dalamnya anak-anaknya, nggak enak orang pada lihat-lihat ke dalam,” katanya.
Keluarga Minta Pemprov Sulsel Hargai Posisi Keluarga di Rujab Gubernur
Andrie mengatakan pihak keluarga Gubernur nonaktif Nurdin tak lagi mempermasalahkan pembongkaran tersebut. Tapi dia mengaku tak bisa menutupi rasa kecewa atas sikap pembongkaran tersebut.
“Keluarga pada intinya sudah memaafkan. Kabag rumah tangga juga sudah minta maaf. Ya pastilah, kalau kekecewaan pasti kami kecewa, istilahnya keluarga dalam keadaan sekarang terpuruk lah dengan kondisi bapak lagi ditahan terus ada kejadian seperti ini,” ucap Andrie.
“Kami cuma berharap pihak Pemprov minimal hargailah sedikit keluarga begitu, jangan sewenang-wenang seperti ini,” lanjut dia.
Andrie mengatakan pihak keluarganya sadar akan posisi Nurdin Abdullah yang tidak lagi bertugas. Tapi dia menegaskan bila pihak keluarga masih berhak tinggal di Rujab Gubernur.
“Kami paham, kewenangan ada di Kabag dan kasubag, cuma jangan ke area privasi, kalaupun harus ke area privasi sowan ke pemiliknya. Itu saja keluarga harapkan,” kata dia.
Menurut Andrie, keluarga Nurdin Abdullah tak pernah meminta hal macam-macam selama tinggal di Rujab Gubernur.
“Nggak ada nggak ada kami harapkan lain, kami juga tau diri itu rumah jabatan, kalau sudah tidak menjabat tinggalkan. Tapi kan bapak kondisinya masih Gubernur meskipun nonaktif, belum ada pencabutan, belum inkrah, itu saja, Pak,” katanya.
Pernyataan Pemprov Sulsel
Sementara itu, Kabiro Umum Setda Sulsel Idham Kadir mengatakan bahwa peristiwa di video beredar merupakan upaya Pemprov Sulsel melakukan pengecekan di rumah jabatan Gubernur terkait hal hal yang perlu dibenahi, sebab rumah jabatan itu sudah lama tidak digunakan.
“Tim melakukan pengecekan ruangan karena sudah lama tidak digunakan,” katanya dalam keterangan tertulis.
Menurut Idham, upaya pengecekan itu dilakukan karena rumah jabatan itu sering digunakan menerima tamu dan kegiatan-kegiatan lainnya.
“Pengecekan ruangan ini menjadi kegiatan Biro Umum karena jika ada kerusakan akan dibenahi,” bebernya.
(detik.com)