Kasus Perambahan Hutan Lindung di Muna, Oknum Polisi Diduga Selamatkan Direktur PT MPS

207
Divisi Advokasi LSM Gerak Sultra, Arifuddin Syah (kanan) - Foto: Rahman/suryametro.id

KENDARI, suryametro.id – Penanganan kasus dugaan perambahan kawasan hutan lindung, di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, yang dilakukan PT Mitra Pembangunan Sulawesi Tenggara (MPS) dan Mantan Kepala Syahbandar Raha, hingga sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Aduan kasus yang hampir menyentuh angka satu tahun itu, diduga ada okum polisi yang ingin menyelamatkan Direktur PT MPS dan Mantan Kepala Syahbandar Raha, sehingga bisa terlepas dari penanganan kasus tersebut.

Divisi Advokasi LSM Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Gerak Sultra), Arifuddin Syah saat dikonfirmasi media ini mengatakan, penanganan kasus PT MPS atas dugaan perambahan kawasan hutan lindung, hingga aktivitas pertambangan galian C tanpa memiliki dokumen IUP, dan pembangunan serta pengoperasian Jety tanpa memiliki dokumen izin,

Sedangkan kasus Mantan Kepala Syahbandar Raha, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan terkait pemberian izin aktivitas bongkar muat Jety PT MPS, yang tanpa memiliki dokumen Izin, seakan di hambat di Polda Sultra.

“Kami mempertanyakan kembali perkembangan penanganan aduan kami di Mapolda Sultra, perihal gelar perkara dugaan pelanggaran hukum PT MPS dan Mantan Kepala Syahbandar Raha. Aduan yg hampir menyentuh angka satu tahun ini belum menemukan titik terang sampai saat ini,” jelasnya.

Lanjutnya, pihaknya juga sudah bertemu langsung salah satu oknum anggota Reskrimsus Tipider Polda Sultra inisial R, hingga berdialog diruangannya. Tapi ironisnya, topik dialog hanya menyoroti satu perkara saja, yaitu kawasan hutan lindung sedangkan dugaan permasalahan hukum yang lain dari perusahaan tersebut sengaja dihilangkan.

Bahkan, oknum anggota Tipider Polda Sultra Itu, dengan berani menyampaikan bahwa akan melakukan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dugaan perkara hukum PT MPS tersebut, dengan dalil tidak memenuhi unsur-unsur pidana berdasarkan SK kementrian kehutanan mengenai alih status peralihan fungsi kawasan hutan lindung, menjadi areal pengguna lain atau areal bukan kawasan hutan.

“SK tersebut, tidak diperlihatkan oleh mereka, ini kan aneh. Menurut saya pribadi, mewakili Gerak Sultra, PT MPS diduga memiliki ragam permasalahan perkara hukum, namun Polda Sultra ingin menghentikan proses hukumnya,” tuturnya.

Dengan adanya hal tersebut, pihaknya menyangkan Institusi Kepolisian masih mempertahankan oknum polisi yang diduga bekerja tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dengan memanfaatkan perkara hukum untuk melindungi oknum yang diduga kuat melakukan tindak pidana, sehingga bertentangan UU 2 tahun 2002 tentang Polri untuk menegakan hukum.

“Kami meminta Kapolda Sultra untuk menindakki anggota Polri dengan menberikan efek jerah agar Institusi Kepolisian tidak dirusaki oleh oknum-oknum yang memanfaatkan korsa polri untuk kepentingan pribadi dan melanjutkan proses hukum PT MPS dan Mantan Kepala Syahbandar Raha sesuai aturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas profesionalitas dalam penyelesaian dugaan perkara hukum tersebut tanpa mementingkan kepetingan pihak apapun,” harapnya.

Perlu diketahui, Direktur PT MPS dan Mantan Kepala Syahbandar telah diproses hukum di Polres Muna sejak aduan yang kami masukkan pada tanggal 8 Juli 2020 dan pada tanggal 17 Mei 2021, Kanit Tipiter Reskrim Polres Muna telah mengungkapkan, berkas Perkara Kasus PT. MPS dan Mantan Kepala Syahbandar Raha telah rampung dan akan dilaksanakan Gelar Perkara di Polda Sultra tanggal 21 Mei 2021.

Reporter: Rahman