RAHA, suryametro.id – Ketua DPRD Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, Muhammad Rahim dalam waktu dekat ini akan meminta keterangan dari Pemda Muna terkait beberapa Dinas yang belum membayarkan sejumlah Perjadin (Perjadin), Anggaran Alokasi Dana Desa, Insentif dokter maupun masalah BPJS di pihak ketiga.
“Persoalan berapa nilainya yang belum terbayarkan, ini hal teknis nanti di konfirmasi langsung sama Sekretariat dewan,” ucap Rahim saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini
Namun Politisi Dari Partai PDIP ini menegaskan, bahwa bersama anggota dewan lainnya akan membicarakan hal ini sehingga ada solusi yang dilahirkan.
“Semua administrasi dalam pencairan Perjadin ini sudah diserahkan di keuangan, selebihnya keuangan yang akan selesaikan, namun sampai saat ini belum terbayarkan oleh Dinas Keuangan sehingga pihaknya akan komunikasikan dengan Pemda Muna. Sehingga Hal-hal yang belum tuntas, kita akan selesaikan tahun 2025 ini,” tegasnya.
Sementara itu, Mengenai segala anggaran yang telah termuat dalam Pagu Anggaran di 2024 kemarin pihaknya hanya melakukan evaluasi APBD-Perubahan 2024.
“Hari ini kami masih mengagendakan hasil evaluasi APBD 2025 yang telah dijadwalkan Anggota Dewan sebelumnya, soal jabaran terperincinya belum mendapatkan informasi tersebut,” sambungnya.
Rahim menambahkan, selain anggaran Perjadin di Instansi yang belum dibayarkan ada juga dana tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai 34 Juta per desa.
“Yang baru di bayarkan itu baru 33 desa dari 124 desa belum diselesaikan di tahun 2024 sehingga mengenai hal ini akan kita duduk bersama dengan Pak Plt Bupati (Bachrun Labuta, red) karena ini banyak hal yang perlu diselesaikan termasuk insentif dokter selama tiga bulan maupun masalah pembayaran BPJS pada pihak ketiga,” bebernya.
Penulis: Iman