BAUBAU, suryametro.id – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Baubau, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menuntaskan Dugaan Kasus Pengadaan Masker di Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020 yang merugikan negara mencapai 1,93 Milyar. Kamis (16/12/2021)
Ketua DPD KNPI Kota Baubau, La Ode Rizki Saputra kepada suryametro.id menilai, APH terlalu lambat dalam penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan masker yang mencapai 1,9 miliar tersebut.
Menurutnya, seluruh data terkait dugaan kasus korupsi masker sudah tersaji, Bahkan dalam data temuan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tertulis jelas ada penyalahgunaan anggaran sebesar 1,93 Milyar dalam belanja pengadaan masker yang tidak mampu di pertanggung jawabkan oleh pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Kesehatan.
“Kasus Dugaan korupsi pengadaan masker ini kan sudah terhitung sejak tahun 2020, kami sayangkan saja data yang dianggap lengkap namun sampai saat ini kasus tersebut belum juga di tuntaskan,” Kata Rizki.
Mantan Ketua HMI Cabang Baubau itu juga, meminta agar APH tidak perlu ragu untuk menindak secara hukum seluruh oknum yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi masker tersebut.
“Kami harap Aparat penegak hukum jangan ragu, secara Pribadi dan Kelembagaan, kita pasti akan berikan dukungan,” tambahnya.
Seperti di ketahui, kasus dugaan Korupsi Pengadaan Masker itu mencuat, setelah BPK RI menemukan adanya penyalahgunaan anggaran negara yang tidak mampu di pertanggung jawabkan yang totalnya mencapai 1,93 Milyar di Dinas Kesehatan Kota Baubau.
Dalam temuan BPK RI melalui Laporan Hasil Pemeriksaannya dengan nomor 21.B/LHP/XIX.KDR/5/2021, terjadinya kerugian negara mencapai 1,93 Milyar Tahun 2020.
Kepala Inspektorat Kota Baubau, La Ode Hambali kepada suryametro.id mengakui, adanya temuan BPK RI melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2020.
“Memang dari hasil LHP BPK RI ada dugaan perbandingan harga dengan jenis masker yang sama di adakan oleh dinas kesehatan dengan rumah sakit,” Kata Laode Hambali.
Hambali menjelaskan, proses uji petik yang dilakukan oleh APIP salah satunya adalah untuk mencari tahu perbandingan harga dengan rumah sakit lainnya yang juga melakukan pengadaan masker di tahun 2020 lalu. Saat itu, memang harga masker tengah melonjak tinggi dan sulit langka di pasaran.
“Saya tidak tahu nama-nama yang dipanggil kemarin, yang jelas penyedia mungkin sekitar dua atau tiga orang. PPK nya juga dari Dinas Kesehatan juga ikut dipanggil. Tapi, yang utama karena yang di uji persoalan harga dengan tempat lain,” kata La Ode Hambali melalui panggilan teleponnya beberapa waktu lalu.(Adm)