Konflik Tapal Batas Belum Usai, Masyarakat Desa Haka Tuntut Keadilan di DPRD Wakatobi

234
Dihadapan anggota DPRD Wakatobi, perwakilan masyarakat Desa Haka harapkan DPRD segera tuntaskan konflik tapal batas antara Desa Haka dan Desa Waloindi. Foto: Samidin/suryametro.id

WANGI-WANGI, Suryametro.id – Persoalan tapal batas antara Desa Haka dan Desa Waloindi di Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang pernah memicu konflik antara masyarakat rupanya belum usai didamaikan oleh pemerintah setempat. Puluhan masyarakat Desa Haka bahkan melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Wakatobi untuk meminta keadilan, Rabu (24/02/2021).

Masyarakat yang tergabung dalam Karang Taruna La Haka Lembani Liwu tersebut, menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan tapal batas kedua desa yang bertikai tersebut.

Koordinator aksi, Safrin Tamrin menyebutkan, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa Haka diantaranya, masyarakat Desa Haka tidak bisa mengeruk batu dan pasir di kebunnya sendiri jika itu masuk di wilayah administrasi Desa Waloindi berdasarkan Perdes Waloindi nomor 7 tahun 2020. Bahkan dari beberapa kasus, masyarakat Desa Haka harus membayar denda karena telah mengambil batu dan pasir.

“Warga Desa Waloindi mendenda bapak La Arusadi berdasarkan klaim wilayah yaitu hasil dari kubik batu. Dimana dena itu disebutkan hasilnya dibagi dua dengan Desa Waloindi, misalnya apabila bapak La Arusadi menghasilkan 10 kubik batu maka akan di bagi dua, 5 kubik batu untuk bapak La Arusadi dan 5 kubik untuk Desa Waloindi,” ungkapnya.

Padahal menurutnya, peraturan desa yang diterbitkan oleh Desa Waloindi bertentangan dengan peraturan daerah nomor 35 tahun 2007 tentang pembentukan Desa Haka di Kecamatan Togo Binongko.

Menjawab hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Wakatobi, Muhammad Ali menjelaskan, masalah Desa Haka dan Waloindi harus diselesaikan secara konstitusional. Sebab sebelumnya, persoalan yang sama pernah diadukan oleh Desa Waloindi di DPRD.

“Bahwa sebelum dirubah Perda nomor 35 tahun 2007 ini, peraturan desanya tidak boleh bertentangan dengan Perda. Dengan demikian, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya,” jelasnya.

Kesimpulan dari aspirasi tersebut, DPRD kabupaten Wakatobi merekomendasikan agar menghadirkan peta yang tidak terpisahkan dari Perda nomor 35 tahun 2007 tentang pembentukan Desa Haka.

Untuk diketahui, persoalan tapal batas ini pernah coba dituntaskan oleh Pemda bersama pihak Kepolisian dan TNI, serta semua tokoh di Togo Binongko pada, Minggu (7/2/2021) lalu. Dari hasil pertemuannya, semua sepakat bahwa Perdes yang dibuat oleh Desa Waloindi harus dibatalkan.

“Kemarin dihari Senin itu, masyarakat Waloindi juga yang cabut sendiri patok itu, semua sepakat bahwa Perdes nomor 7 itu tidak akan lagi berlaku,” ucap Camat Togo Binongko Belum lama ini.

Senada dengan Camat Togo Binongko, Kepala Desa Waloindi dan Kepala Desa Haka saat dihubungi melalui telepon menyatakan, masalah tapal batas sudah selesai.

“Sudah selesai semuanya, saya tidak ada lagi kisruh di masyarakat,” tutur kepala Desa Waloindi, Muhammad Suddin.

Reporter: Samidin
Editor: Adhil