JAKARTA, suryametro.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H Ali Mazi bersama sejumlah pejabat utama Pemprov Sultra mengadakan kunjungan kerjan (Kunker) di Jakarta. Dalam agendanya mulai dari 18 hingga 19 Februari 2021, Ali Mazi bertemua empat pimpinan kementerian/lembaga negarad yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pada pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Ali Mazi mengutarakan rencana peningkatan status BLK Kendari menjadi BLK bertaraf internasional. Untuk mendukung rencana itu, Pemprov Sultra telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektar yang berada di tengah-tengah Kota Kendari yang akan menjadi lokasi pembangunan gedung BLK yang baru.
Peningkatan status BLK Kendari juga kata Ali Mazi, sekaligus jawaban atas salah satu tuntutan pemerintah terhadap investasi asing agar terjadi transfer of knowledge dari pekerja asing ke pekerja lokal. Kehadiran BLK bertaraf internasional dapat menjadi jembatan atas visi itu.
“Menteri Ida Fauziyah sangat mengapresiasi langkah pemerintah itu,” kata Ali Mazi.
Bersama Kepala BNPB Doni Monardo, Ali Mazi juga membahas rencana relokasi permukiman rawan bencana di ibu kota Kabupaten Buton yang ada di Kecamatan Pasarwajo dimana lokasi tersebut akan diintegrasikan dengan kawasan ekonomi khusus pengembangan Aspal Buton.
“Setidaknya ada dua alasan mengapa rencana relokasi bagi warga Pasarwajo ini mengemuka. Pertama, abrasi yang terus melanda kawasan pesisir Pasarwajo. Kedua, ancaman tsunami, banjir rob, kenaikan permukaan air laut, gempa bumi dan angina topan. Tsunami pernah menghantam Pasarwajo sebagai dampak gempa di laut Flores tahun 1992 silam. Relokasi ini diorientasikan pada dua hal. Pertama, penataan Kawasan Permukiman Terintegrasi dan Berkelanjutan (Aman, Produktif dan Inklusif) dan untuk mendukung kawasan ekonomi khusus pengembangan Aspal Buton,” terang Ali Mazi.
Rencananya, Pemprov Sultra dan BNPB akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif. Pemoprov sendiri sudah punya hitungan sendiri jika relokasi ini diwujudkan. Dibutuhkan setidaknya Rp943,98 miliar untuk biaya relokasi berupa pekerjaan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan hunian, dan fasilitas sosial dan umum seperti sekolah, tempat ibadah, perkantoran, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.
Sementera itu, saat berkunjung ke Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, dihadapam Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, isu utama yang dibicarakan seputar investasi besar di Sultra beserta kebijakan turunan yang terkait, seperti pengembangan aspal Buton, tambang Morosi di Kabupaten Konawe dan pembangunan politeknik pertambangan dan kelautan di Sultra.
Dan saat berkunjung ke Kementerian ATR/BPN RI, romobongan Pemprov Sultra yang dipimpina langsung Gubernur Sultra, Ali Mazi memaparkan sejumlah masalah penting dihadapam Menteri Sofyan Djalil.
Beberapa isu tersebut terkait tapal batas antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Dimana sengketa tersebut berdampak pada kepemilikan Pulau Kawikawia, yang berada di wilayah adminsitratif Kabupaten Buton Selatan. Provinsi Sulsel mengklaim Pulau Kawikawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan menyebutnya dengan nama Pulau Kakabia. Persoalan ini sudah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian dan telah berproses hingga ke Mahkamah Konstitusi.
“Untuk itu, kunjungan ke Kementerian ATR/BPN ini, Bupati Buton Selatan Arusani juga ikut serta mendampingi. Kita harapkan, pihak kementerian ATR/BPN bisa memberikan solusi atas masalah tapal batas tersebut. Kita juga berharap, semua program penting yang sudah kita paparkan ke empat kementerian/lembaga itu, bisa disambut baik dan secepatnya terealisasi sesuai harapan kita bersama,” kata Ali Mazi menutup.
Editor: Adhil