BAUBAU, suryametro.id – Pemerintah Kota Baubau menggelar Forum Konsultasi Publik RPJMD tahun 2025-2029 yang sekaligus dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Baubau tahun anggaran 2026, Kamis (17/4/2025).
Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, mengatakan forum konsultasi ini sangat berharga untuk bersama-sama merumuskan arah kebjakan dan program pembangunan daerah. Satu tahun ke depan untuk RKPD dan lima tahunan untuk RPJMD.
Yusran Fahim menyebutkan akan dilakukan refokus pada beberapa prioritas pembangunan daerah yang ada dalam visi misi kerja bersama. Dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis dan tantangan dihadapi.
“Beberapa misi, pertama, meningkatkan kualitas SDM agar menjadi insan seutuhnya (cerdas, sehat, dan berakhlak), kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota yang inovatif, berkualitas, dan inklusi serta menumbuh-kembangkan perekonomian berbasis potensi daerah, perdagangan, dan jasa. Ketiga, mengembangkan kawasan-kawasan potensial dan infrastruktur kota yang merata dan berkualitas,” ujarnya.
Selanjutnya, misi keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang didukung oleh teknologl informasi yang handal dan aparatur yang berintegritas, profesional, dan bersih. Dan kelima, menata dan membentuk lingkungan kota yang nyaman, aman, dan berkelanjutan.
“Untuk mencapai prioritas-prioritas tersebut diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Ia juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk memberikan niasukan, saran, dan gagasan yang konstruktif demi penyempurnaan rancangan RKPD dan Ranwal RPJMD tahun 2025-2029 ini,” imbuhnya.
Melalui forum ini, dapat menyatukan visi, misi, dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, perwakilan masyarakat di tingkat kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, hingga perwakilan kelompok-kelompok strategis lainnya.
“Masukan dan saran yang telah disampaikan menjadi modal berharga bagi kita dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kota baubau dan sekitarnya,” pungkasnya.
Diketahui, pelaksanaan Musrembang Kota Baubau mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan, yang seyogyanya dilaksanakan sebelum Musrembang tingkat Provinsi. Salah satu alasan keterlambatan adalah kota Baubau di tunjuk menjadi tuan rumah Musrembang Provinsi Sultra yang puncaknya pada 14 April 2025 lalu.
Baubau Dorong Pembangunan Inklusif untuk Kelompok Rentan
Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen ini tercermin melalui pelaksanaan Forum Pembangunan Inklusi yang dirangkaikan dengan Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Kota Baubau Tahun 2025–2029.
Kegiatan yang melibatkan berbagai pihak ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan perspektif, memperkuat sinergi, dan mendorong kolaborasi antarperangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, komunitas penyandang disabilitas, pemerhati anak dan perempuan, serta stakeholder lainnya.
Berbagai isu krusial dibahas dalam forum ini, mulai dari aksesibilitas, perlindungan sosial, pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi, hingga partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan daerah.
“Pembangunan tidak boleh menyisakan siapa pun. RAD ini disusun agar arah kebijakan kita benar-benar berpihak dan melibatkan kelompok yang selama ini jarang terdengar suaranya,” tegas Kepala Bappeda Kota Baubau dalam sambutannya.
Dokumen RAD yang disusun akan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan Kota Baubau selama lima tahun ke depan. Fokus utamanya adalah menjamin hak, kesetaraan, dan partisipasi aktif seluruh warga kota tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak.
Lebih jauh, forum ini juga menjadi langkah nyata Kota Baubau dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan ke-10 (Mengurangi Ketimpangan), tujuan ke-5 (Kesetaraan Gender), dan tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan).
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif kelompok rentan, Baubau bergerak menuju kota yang inklusif dan ramah bagi semua warganya.
Bappeda Baubau Evaluasi AIF Sasaran Kemiskinan Ekstrem
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Insentif Fiskal (AIF) Kategori Kesejahteraan Masyarakat, penghapusan kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah OPD pengampuh program pengentasan kemiskinan ekstrem, Jumat (24/1/2025).
Dilansir dari laman resmi Bappeda Baubau, Sabtu (25/1/2025), Kepala Bappeda Kota Baubau, Dahrul Dahlan mengatakan kegiatan ini menjadi wadah refleksi untuk mengukur capaian, mendengar masukan, dan merancang langkah strategis ke depan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Hasil evaluasi, secara umum gambarannya adalah sekira 96 persen Dana Insentif Fiskal yang terdistribusi ke 200.001 Kepala Keluarga (KK) ini bisa terlaksana dengan baik. Namun masih ada 4 persen yang belum terlaksana karena beberapa kendala di lapangan,” imbuhnya.
Kendala-kendala tersebut kata Dahrul akan menjadi catatan untuk perbaikan di tahun-tahun kedepannya.
Ia menyebutkan beberapa hal penting dari hasil rapat evaluasi adalah bahwa pendekatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara kolaborasi, paripurna, holistik. Tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi saja, namun perlu dilihat juga dari sisi yang lebih luas.
Karena dari identifikasi di lapangan, masih ditemukan beberapa masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem menginginkan untuk tidak dilakukan intervensi. Berkaitan dengan pemberian kegiatan pelatihan dan sebagainya.
“Yang berikutnya diperlukan adanya regulasi yang lebih teknis untuk memastikan dan memaksa bahwa masyarakat yang masuk dalam wilayah sasar kemiskinan ekstrem itu bisa kita tangani dan mereka mau dilakukan intervensi oleh pemerintah. Agar ada perbaikan hidup sebagaimana layaknya,” ujarnya.
Pemkot Baubau memastikan bahwa jumlah dan persentase masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem dapat terus menurun. Sehingga Kota Baubau bisa keluar dari kemiskinan ekstrem.
“Kita berharap dengan kolaborasi dengan semua OPD ini semua bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Pemerintah Provinsi Sultra Siap Dorong Perputaran Ekonomi di Baubau
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Sultra selalu diselenggarakan di ibukota Provinsi Sultra yakni Kota Kendari. Namun demikian, pada tahun 2025 ini, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka memilih Kota Baubau sebagai tuan rumah. Tentunya ini akan memberikan dampak yang besar bagi Kota Baubau terutama dalam perekonomian.
Saat memberikan sambutan dalam acara Gala Dinner di pelataran Pantai Kamali Minggu malam (13/4/2025), Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengungkapkan, pemilihan Kota Baubau sebagai tuan rumah Musrenbang rencana kerja pemerintah daerah Sulawesi Tenggara tahun 2026 ada dua target yang ingin dicapai yaitu, pertama, memberikan dampak perekonomian signifikan dan stimulus kepada Kota Baubau dan wilayah sekitarnya. Ini salah satu stimulus, yang artinya dengan adanya kegiatan ini, semua hotel tempat penginapan dipenuhi oleh tamu-tamu yang akan mengikuti Musrembang ini.
Kemudian yang kedua, ada feeling so good yang artinya Menteri Dalam Negeri tentunya akan mewakilkan Wamendagri Ribka Halu untuk membuka Musrenbang Sultra tahun 2025. Dan Kota Baubau bagi Wamendagri Ribka Halu merupakan rumah keduanya. Pasalnya di Kota Baubau dan sekitarnya banyak masyarakat Papua yang tinggal dan beranak pinang, serta beberapa pejabat Papua sudah berada di Kota Baubau dan sekitarnya.
Orang nomor satu di Sultra ini menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhana Wataalah karena pada malam Gala Dinner dalam rangka Musrenbang rencana kerja pemerintah daerah Sultra tahun 2026 dapat berkumpul semua pemangku kepentingan yakni 15 Bupati dan 2 Wali Kota yang ada di Sultra.
Musrenbang Provinsi 2025 di Kota Baubau, Strategi Pembangunan ASR-Hugua Fokus ke Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah bersiap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 yang akan berlangsung di Kota Baubau pada 11–14 April 2025.
Agenda Musrenbang menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik RPJMD, yang akan dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sultra. Rencana pelaksanaan Musrenbang dipaparkan Kepala Bappeda Sultra, J Robert pada Kamis (10/4/2025).
Pada saat forum Musrenbang berlangsung, kata Robert, pemerintah kabupaten/kota diimbau agar menyampaikan usulan program yang realistis dan sesuai data kebutuhan riil di lapangan.
Sejumlah program yang akan diajukan tidak boleh bersifat konsumtif. Melainkan lebih mengedepankan kepentingan publik dibanding kepentingan internal para perangkat daerah.
“Sekarang kita pakai pendekatannya harus seperti piramida yang benar, bukan terbalik. Jadi anggaran pelayanan publiknya harus lebih besar,” ujar J Robert.
Akselerasi Program Unggulan ASR-Hugua
Untuk ketiga kalinya, Pemprov Sultra melangsungkan forum Musrenbang di Kota Baubau. Nantinya, Musrenbang akan diawali dengan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang). Rakortekbang dimaksudkan sebagai tahap krusial untuk mengidentifikasi dan menyinkronkan kebutuhan riil di daerah.
Melalui forum tersebut, usulan dari setiap daerah akan dikaji secara mendalam. Termasuk menyatukan pendapat terkait target kinerja pembangunan yang selaras dengan indikator nasional.
Kegiatan Musrenbang Pemprov Sultra tahun 2025 ini juga menjadi bagian dari strategi akselerasi program unggulan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Ir Hugua. Salah satunya program 100 hari kerja ASR – Hugua yang menjadi fondasi untuk mengawali transformasi kebijakan menuju program reguler.
Sebagaimana diketahui, dalam 100 hari kerja pertama, ASR – Hugua memiliki sejumlah program yang masuk dalam catatan 15 Quick Wins. Diantaranya menyasar sektor pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur jalan.
“Tiga fokus utama Gubernur ASR saat ini adalah peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan UMKM. Infrastruktur menjadi kunci untuk membuka keterisolasian wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas J Robert.
Robert juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mempercepat penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar perubahan APBD. Penetapan perubahan. RKPD ditarget terlaksana paling lambat 31 Mei 2025.
Hal ini lanjut Robert, bersifat penting untuk memastikan kesinambungan program prioritas, meskipun belum ada payung hukum perencanaan jangka menengah yang definitif.
Isu strategis lain seperti swasembada pangan tetap akan menjadi perhatian Gubernur ASR, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan daerah secara berkelanjutan.
Musrenbang juga akan menjadi wadah integrasi kebijakan nasional dan daerah, dimana para peserta akan mendengar langsung arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN.
Dengan pelaksanaan yang terkoordinasi, Musrenbang 2025 diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Advetorial)