Optimalkan Usulan Kecamatan, Bappeda Wakatobi Gunakan SIPD

250
Sekretaris BAPPEDA kabupaten Wakatobi, Nur Desiati Djalal ditemui di ruang kerjanya Selasa, 02 Maret 2021. Foto: Samidin/suryametro.id

WANGI-WANGI, Suryametro.id – Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal mengoptimalkan usulan di setiap kecamatan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kali ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Wakatobi menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sekretaris BAPPEDA kabupaten Wakatobi, Nur Desiati Djalal menjelaskan, Penggunaan SIPD tersebut menyusul adanya peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017.

“Ini sudah menjadi ultimatum untuk semua, dalam manampung usulan di setiap kecamatan di Musrenbang kali ini kita juga sudah gunakan SIPD,” jelasnya pada kegiatan Musrembang daerah di pulau Tomia, Selasa (2/3/2021).

Penggunaan SIPD ini merupakan langkah awal mengubah sistem pemerintahan daerah Wakatobi menjadi berbasis teknologi informasi. Meskipun secara sumber daya manusia, belum semua perangkat di desa, kelurahan hingga kecamatan mampu mengoperasikannya.

“Sebelumnya kami sudah mengantisipasi, jadi sebelum pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa, teman-teman dibidang teknis khususnya dalam hal ini bidang makro sudah langsung ke desa untuk melakukan coaching dan pengenalan aplikasi SIPD bahkan mereka sampe uji coba,”ungkapnya.

Dengan adanya SIPD ini, usulan yang disampaikan dari desa pada kegiatan Musrenbang sudah berbasis sistem. Jika usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan rencana kerja dari instansi yang berkaitan maka secara otomatis akan ditolak.

“Jadi penginputan SIPD ini di mulai dari desa, ketika desa belum mengusulkan, kita tidak bisa memverifikasi. Karena kita juga mengacu pada aturan Permendagri,” tuturnya.

Kemudian, tahapan musrenbang ini dimulai dari usulan desa lewat aplikasi kemudian verifikasi mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Verifikasi kecamatan dan nanti akan diverifikasi OPD Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD), sehingga dokumen Rencana Kera Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dirampungkan.

Untuk diketahui, SIP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Reporter: Samidin
Editor: Herman Erlangga