Pelaksanaan Musda KNPI Sultra Belum Memiliki Ketentuan dan Pedoman Jelas

111
Sekretatis DPD KNPI Kota Kendari, Rasid Ramadan - Doc: suryametro.id

KENDARI, suryametro.id – Pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berpolemik. Hal tersebut, dikarenakan ladasan pelaksanaanya yang masih belum jelas.

Sekretatis DPD KNPI Kota Kendari, Rasid Ramadan saat dikonfirmasi media ini mengatakan, beberapa hari ini publik Sultra dikejutkan dengan adanya informasi pelaksanaan Musda bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) I KNPI Propinsi Sultra. Suguhan ini muncul di media sosial baik facebook maupun Whatsapp Grup.

Akan tetapi, ada yang aneh dengan munculnya wacana ini, Wacana Musprov KNPI Sultra ini sebetulnya tidak ada masalah, bahkan disambut baik, apabila dengan ketentuan acuan dan pedoman pelaksanaannya harus jelas. Namun, jika menilik dari pelaksanaannya ini, selain tidak punya pedoman jelas juga terkesan terburu-buru.

“Para faksi yang sudah menyatu mestinya menunggu hasil Kongres bersama KNPI Pusat, karena pusat jadi acuan. Pedoman kita adalah hasil dari Kongres bersama itu. Sehingga prosesnya bisa Legal dan sahabat,” jelasnya.

Lanjutnya, konflik beberapa faksi ini berasal dari pusat, mestinya yang berkongres atau Munas adalah KNPI Pusat, sehingga hasilnya bisa diikuti oleh daerah, sambil menunggu apakah pasca-Kongres itu ada faksi lain lagi terbentuk atau betul-betul sudah menyatu.

Jika kemudian pasca-Kongres masih ada faksi lagi terbentuk, maka sia-sia lah Musprov yang digelar tanpa acuan tersebut. dan pemuda Sultra akan kembali membentuk diri menjadi faksi-faksi pemuda lainnya, ” kata Rasid.

Oleh sebab itu, Rasid menekankan tiga hal terkait Musprov yang dilaksanakan salah satu faksi KNPI. Pertama, Musprov DPD I KNPI Sultra belum memiliki dasar atau pedoman untuk dilaksanakan, jadi pelaksanaan Musprov menunggu hasil Kongres atau Munas bersama DPP KNPI.

Selanjutnya, Musprov KNPI Sultra jangan terkesan terburu-buru dan terindikasi setingan. Ketiga, sebelum Musprov digelar, maka sudah seharusnya seluruh OKP yang menjadi ruh KNPI duduk bersama, dalam rangka penyatuan ide dan gagasan untuk mencapai tujuan dari Musprov itu.

Selain itu, terkait rencana Musda KNPI yang akan digelar oleh salah satu faksi. Menurutnya, Kongres atau Munas bersama adalah hal penting dilakukan sehingga tata kelola organisasi KNPI bisa berjalan dan menghasilkan berbagai kaidah atau norma baru untuk penataan KNPI ke depan. Sementara, terbentuknya beberapa faksi KNPI di daerah adalah, dampak dari perbedaan dan perpecahan di pusat.

“Daerah itu hanya mendapat imbas dari pusat, ketika pusat melahirkan faksi-faksi maka daerah sebagai imbas dari faksi tersebut akan mengikuti apa yg terjadi di pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, KNPI Sultra juga tidak terlepas dari terbentuknya faksi-faksi ini. Sehingga, ini menimbulkan kebingungan pemuda Sultra atas kondisi lembaga yang terpecah.

“Sebetulnya, jika menilik perjalanan sejarah KNPI, KNPI di Sultra untuk faksi yang normatif melaksanakan kegiatan adalah faksi Bung Sahrul Beddu, sebagai mandataris hasil Musda sebelum faksi lain terbentuk. Dan KNPI kabupaten/kota mengacu pada faksi KNPI Bung Syahrul Beddu,” tutupnya.

Reporter: Rahman