Pembacaan Maklumat dan Deklarasi Desak Pemekaran Kepton, Tak di Hadiri Kepala Daerah

170
Sapati Kesultanan Buton, La Ode Djabaru mewakili Sultan Buton membacakan maklumat kesultanan terkait pemekaran Kepton dari Sultra sebagai salah satu daerah otonom baru. Foto: Novi/suryamerto.id

BAUBAU, suryametro.id – Gerakan Masyarakat Kepulauan Buton (Geram Kepton) Nusantara, menggelar deklarasi pembentukan Provinsi Kepton sekaligus pembacaan maklumat oleh Sultan Buton ke-40, La Ode Izat Manarfa di Istana Ilmiah, Kota Baubau, Selasa (25/5/2021).

Maklumat yang berisi desakan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Sultra agar segera memekarkan Provinsi Kepton, dibacakan oleh Sapati Kesultanan Buton, La Ode DJabaru didampingi langsung Sultan Buton beserta seluruh perangkat Kesultanan Buton di wilayah cakupan Kepton.

Dalam deklarasi dan pembacaan maklumat itu, tidak ada satupun kepala daerah wilayah cakupan Kepton meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan dan Wakatobi.

Dengan ketidak hadiran para kepala daerah wilayah cakupan, Jenderal Geram Kepton, La Ode Masrizal Mas’ud mengaku kecewa dan sangat menyangkan. Padahal, masing-masing kepala daerah telah ditemui secara langsung dan menyusul kemudian undangan. Namun demikian, pihaknya memaklumi ketidak hadiran para kepala daerah dengan alasan kesibukan.

“Terkait ketidak hadiranya Kepala Daerah wilayah cakupan kami sangat sayangkan. Sehingga bagi pemuda, kepala daerah di enam daerah wilayah cakupan ini merupakan representasi dari kita semua. Bahkan kita sudah undang, tetapi mungkin ada kesibukan lain namanya kepala daerah, tentu banyak kesibukannya,” kata Masrizal Mas’ud usai kegiatan deklarasi.

Selain itu Masrizal Mas’ud, menegaskan pemerintah daerah yang pada hakekatnya menjamin pembentukan daerah otonomi baru. Dimana daerah tersebut dibentuk berdasarkan asal usul historis dan sejarahnya, baik sebagai eks wilayah kerajaan maupun merupakan eks wilayah Kesultanan yang pada awalnya telah menyatakan diri bergabung dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

“Ya kalau berbicara kenapa Kepton harus mekar, kita tidak menuntut jika lebih banyak aspek undang-undang tapi kita lebih pendekatan sejarah sekalipun nanti kita akan masuk pada aspek yuridis undang-undang tapi kita mencoba mencari hal yang spesifik sehingga bisa diperhatikan seperti Papua dengan otonomi khususnya,” kata Rizal

“Karena begitu banyak daerah yang coba mengusulkan, maka kita dari Kepton ini mencari ciri khas yang sekiranya bisa diperhatikan oleh pusat. Maka kita pakai pendekatan sejarah hingga pada hari ini kita mengajak pihak kesultanan untuk mendeklarasikan maklumat rakyat,” tambahnya.

Saat ditemui wartawan suryametro.id sebelum meninggalkan kegiatan, La Ode Djabaru selaku perangkat Kesultanan Buton dengan harapan yang sama agar Kepton segera mekar.

“Harapannya kan ini untuk pemekaran, jadi diharapkan dengan do’a kita semua semoga Kepulauan Buton ini segera mekar,” tuturnya.

Reporter : Novi
Editor: Adhil