Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H Ali Mazi melalui program gerakan akselerasi pemerataan pembangunan daratan dan kepulauan atau yang di kenal dengan sebutan Garbarata Sultra, terus digaungkan untuk menuju Sultra yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat.
Guna mendukung program kerja tersebut, seluruh potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDA) di wilayah kepulauan dan daratan, terus dimanfaatkan dengan baik sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, memajukan daya saing wilayah dan meningkatakan konektivitas kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Salah satu program prioritas Garbarata Sultra yaitu peningkatan dan pengembangan sarana transportasi sebagai salah satu fasilitas pendukung yang sangat vital. Untuk mesujudkan itu, Gubernur Sultra telah menyusul sejumlah usulan strategis di bidang perhubungan.
Berkunjung ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta beberapa waktu lalu, sejumlah program kerja peningkatan sarana transportasi di Sultra dipaparakan dihadapan Menhub, Budi Karya Sumadi.
Dihadapan Menhub, Budi Karya Sumadi ada empat program kerja yang dibahas, pertama terkait usulan pengembangan dan peningkatan status Bandar Udara Halu Oleo untuk mendukung Kawasan Industri Konawe (KIK), Kawasan Strategis Nasional (KSN) Routa di Konawe, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang.
Selanjutnya, pengembangan Bandar Udara Betoambari Baubau, untuk mendukung program KEK Aspal Buton, penopang pariwisata di Kepulauan Buton, dan gerbang transit untuk Indonesia bagian timur.
Beberapa hal yang menjadi bahan pendukung usulan pengembangan Bandara Betoambari antara lain, adanya kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan industri di kawasan Kepulauan Buton.
“Pengembangan bandara yang dimaksud adalah peningkatan runway bandara hingga menjadi 2.500×45 meter, termasuk di dalamnya apron, taxi way, terminal penumpang, dan bangunan penunjang lainnya. Dalam rangka pengembangan bandara itu, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Baubau bekerjasama menyiapkan pembebasan lahan seluas 70 hektar,” kata Ali Mazi dihadapan Menhub Budi Karya Sumadi.
Pembangunan Pelabuhan Nambo/Lawele di Kabupaten Buton sebagai pintu utama distribusi aspal Buton ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri, juga jadi poin pembahasan di pertemuan tersebut. Usulan pengembangan pelabuhan ini, tidak terlepas dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menargetkan penggunaan aspal Buton sepanjang 1.000 kilometer pada tahun 2021. Terlebih lagi untuk menyukseskan Program KEK Aspal Buton.
Dan pembahasan terakhir terkait pembangunan pelabuhan penyeberangan dan fasilitas keselamatan di wilayah Sultra untuk mendukung konektivitas kawasan strategis, dalam bentuk Program Zona Keselamatan Transportasi Nasional di Sultra.
Selain beberapa usulan tersebut, khusus di pengembangan transportasi darat, Ali Mazi juga mengusulkan pengembangan kasawan strategis pariwisata nasional di Wakatobi sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan baik wisatawan asing maupun dalam negeri.
“Kita berharap, dengan baiknya sistem transportasi untuk akses pariwisata, pendaatan masyarakat dan daerah bisa meningkat,” harap Ali Mazi.
Menanggapi hal tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi menyambut baik dan mendukung sepenuhnya program kerja usulan Pemprov Sultra tersebut. Bahkan melalui perwakilan kementerian Kamaritiman dan Investasi serta Badan Koordinas Penanaman Modal, telah berkunjung dan melihat langsung lokasi pengembangan sarana transportasi usulan Pemprov Sultra tersebut.
Dari berbagai usulan itu, Kementerian Perhubungan memberikan lampu hijau atas usulan pemprov untuk melakukan relokasi pelabuhan penyeberangan di Kota Kendari ke area Bungkutoko. Juga pengembangan pelabuhan penyeberangan Batulo di Kota Baubau ke Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah.
Selain itu, kemenhub juga merespon baik pengembangan fasilitas pelabuhan dan area kontainer di Pelabuhan Murhum, Kota Baubau. Ke depannya, Pelabuhan Murhum akan diserahkan pengelolaannya ke badan usaha pelabuhan laut.
Kemenhub juga menyetujui usulan pengembangan Pelabuhan Nambo/Lawele untuk ditingkatkan. Di pelabuhan ini, pemerintah menyiapkan fasilitas outlet laut bagi lebih dari 40 pemegang izin usaha pertambangan aspal Buton. Dengan demikian, para pengusaha tersebut tidak lagi harus membuat terminal khusus (tarsus) masing-masing, karena akan merusak ekosistem pesisir di Pulau Buton jika masing masing harus menyediakan tersus masing-masing.
Advetorial