Perusahaan Tambang AHB Diduga Serobot Lahan Perkebunan Warga Talaga, Tolak Ganti Rugi

239 views
H Sangkoni, menunjukan gambar peta lokasi lahan yang diserobot oleh PT AHB dan belum diberikan ganti rugi. Doc. suryametro.id

BAUBAU, suryametro.id – PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), salah satu perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga lakukan penyerobotan lahan milik kelompok tani Desa Kokoe, Kecamatan Talaga, Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dan dijadikan sebagai lokasi tambang nikel.

Selain dugaan penyerobotan, PT AHB juga disebut menolak ganti rugi lahan milik kelompok tani beranggotakan 28 orang dengan luas lahan 48 hektar.

H Zaif Tawakal atau yang akrab disapa Sangkoni, Ketua kelompok tani Desa Kokoe mengungkapkan, upaya dugaan penyerobotan lahan terjadi pada 2010 lalu. Dimana lahan yang ditumbuhi tanaman produksi seperti kelapa dan jambu mete, mendadak diambil alih PT AHB tanpa konfirmasi ke warga pemilik lahan.

Tindakan PT AHB kata Sangkoni, pernah dilaporkan ke Bupati Buton Tengah dan DPRD Buton Tengah pada 2021 lalu setelah sejumlah upaya masyarakat tidak diindahkan oleh pihak perusahaan.

“Tapi tidak ada juga tanggapan dari Pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah serahkan ke DPRD. Saat ditanya, ke ketua DPRD, hanya dijawab tunggu nanti kita lakukan reses. Itu September 2021 lalu, dan sampe sekarang tidak ada itu reses yang dilakukan,” keluh Sangkoni.

“Di Badan Pertanahan juga kita sudah bersurat, ke Komnas HAM, ke Kementerian ESDM, semuanya sama saja, tidak ada respon yang diberikan,” tambahnya.

Sangkoni berharap, pihak perusahaan bisa meberikan ganti rugi yang layak kepada seluruh pemilik lahan yang masuk dalam kelompok tani tersebut.

“Kalau memang lahan itu tetap dipakai, kiranya berikan kami ganti rugi. Itu lokasi kebun kami sejak 1987. Bukti kepemilikannya jelas, ada bukti pembayaran pajaknya sejak 1987 hingga 2010. Sebelum akhirnya diambil perusahan,” kata Sangkoni.

Peta lahan yang disebut telah diserobot PT AHB. Gambar kuning dalam peta merupakan lokasi yang diserobot dan belum diganti rugi. Doc. suryametro.id

Sementara itu, pihak perusahaan melalui Memo yang dikirim ke masyarakat Desa Kokoe bernomor 06/MPL/VII/2021 menyebutkan, klaim kepemilikan lahan yang diplot berdasarkan rekomendasi warga yang mengatasnamakan kelompok tani Desa Kokoe, terlihat berada di kawasan hutan bakau yang ada di hutan lindung, dan sebagian lagi lahan diklaim berada di pada jetty PT AHB, dimana area tersebut merupakan area reklamasi untuk pembangunan Jetty.

Untuk area yang diklaim, berada di luar wilayah izin usaha pertambangan PT AHB, sementara sisa lahan lainnya telah diberikan ganti rugi pada tahun 2012 lalu. Berdasarkan hal tersebut, pihak PT AHB menegaskan, seluruh klaim kepemilihan lahan yang tidak diganti rugi oleh pihak perusahaan, sudah tidak ada lagi.

“PT AHB dengan mengacu pada undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang kehutanan menyebutkan, kegiatan penambangan terbuka tidak diizinkan dilakukan di kawasan hutan lindung sebagaimana termuat dalam pasal 38 ayat 4,” tulis PT AHB dalam memonya dan ditandatangani Trio Handoko Kusuma, selaku WA KTT PT AHB tertanggal 03 Agustus 2020.

Editor: Adhil