JAKARTA, suryametro.id – Menteri Perencanaan Pembangunan N asional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan masih banyak data ganda dalam 12 program bantuan sosial (bansos) pemerintah di masa pandemi Covid-19.
Suharso menyampaikan, di masa pandemi Covid-19 jumlah program bansos semakin meluas. Sementara masih banyak data ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.
“Sebelum pandemi program bansos hanya ada 4, setelah pandemi meluas dan beragam, jadi ada kemungkinan masing-masing [orang] dapat 3-4 program sekaligus. Sekali lagi, ini karena data yang tidak tersedia dengan baik,” kata Soeharso dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (16/9).
Sebagai informasi, sebelum pandemi Covid-19 pemerintah melalui lintas kementerian lembaga memiliki empat program bansos di antaranya bantuan PBI-JKN dari BPJS, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemendikbud, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos.
Sementara pada masa pandemi Covid-19, ada 8 tambahan program bantuan sosial di antaranya bantuan penerima upah minimum, bantuan subsidi upah, bantuan prakerja, bansos PPKM, bansos beras Bulog, subsidi iuran kelas 3 BPJS, diskon listrik, bantuan kuota internet, dan BLT Dana Desa.
Sehingga total ada 12 program bansos pemerintah yang dijalankan di masa pandemi Covid-19.
Menurut pengakuan Suharso, pihaknya menemukan beberapa orang yang mendapat banyak bansos. Bahkan dia menemukan pejabat eselon I di kementerian mendapat salah satu dari program bansos tersebut.
“Saya bisa sampaikan bahkan eselon I kami di Bappenas itu mendapat bantuan sembako, hebat juga, karena datanya bagus sekali,” kata dia.
Suharso berharap 12 program bansos tersebut bisa kembali menjadi 4 program bansos reguler. Ia juga mengklaim bakal kembali melakukan pemutakhiran dan perbaikan data DTKS bersama Kemensos dan Dukcapil agar bansos bisa lebih tepat sasaran.
“Kalau Bappenas ke depan berharap seluruh program yang ada sekarang ini bisa di con-size, hanya kembali menjadi 4 bansos program reguler, dan kira-kira nilainya bisa lebih masuk akal,” ujar Suharso.
“Kami sampaikan akan dilakukan cek sedemikian rupa terhadap akurasi DTKS,” lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan telah memadankan data DTKS dengan dukcapil. Sebanyak 52,5 juta data dalam DTKS dihapus karena berpotensi ganda dan tak padan dengan data Dukcapil.
Setelah pemangkasan tersebut, total ada 139.477.527 jiwa terdata sebagai penduduk miskin dan rentan miskin dalam DTKS. Data ini yang menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran beragam program bansos.
Sumber: CNNIndonesia.com