JAKARTA, suryametro.id – Perintah tegas disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri. Jokowi meminta Polri tak ragu menindak tegas mafia tanah.
Perintah itu disampaikan saat Jokowi membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di Istana Kepresidenan Bogor seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/9/2021). Sejumlah penerima datang langsung di Istana dan sebagian lain mengikutinya secara virtual.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus-menerus berlangsung dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama,” kata Jokowi mengawali sambutannya.
Jokowi menegaskan pemerintah terus berkomitmen mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Dia lantas berbicara soal rapat kabinet yang sudah digelar berkali-kali membahas konflik agraria ini. Selain itu, Jokowi kerap mengundang kepala daerah untuk menyelesaikan kasus konflik agraria.
“Saya juga sudah beberapa kali mengundang organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada, banyak konflik telah berlangsung lama bahkan sangat lama. Ada yang puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun, tetapi masalahnya tidak selesai-selesai,” beber Jokowi.
Jokowi memahami sengketa tanah ini merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat. Bahkan, kata Jokowi, sebagian orang rela datang ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan mereka.
“Hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang, tahun 2021 saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang menjadi prioritas di tahun 2021,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan penyerahan sertifikat ini sangat istimewa. Jokowi mengatakan sertifikat ini tambahan tanah baru bagi rakyat.
“Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara, penyelesaian konflik tanah telantar dan pelepasan kawasan hutan,” ujar Jokowi.
Barulah kemudian Jokowi menegaskan komitmen soal pemberantasan mafia tanah. Jokowi memerintahkan Polri tegas menindak mafia tanah.
“Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut, perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” tegas Jokowi.
Arahan ke Kapolri
Masalah mafia tanah ini sebelumnya sudah menjadi sorotan Presiden Jokowi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lantas memerintahkan jajarannya menindak secara tegas para mafia tanah.
“Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).
Sigit meminta jajarannya tak ragu mengusut tuntas praktik mafia tanah. Dia meminta Polri mengambil peran dalam membela hak para korban mafia tanah.
“Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas,” tegas Sigit.
Sigit menekankan jajaran tak khawatir memberantas mafia tanah, siapa pun orang besar di belakang para mafia tanah itu. Dia menyebut pemberantasan mafia tanah masuk program Presisi Polri.
“Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapa pun bekingnya. Sebagaimana program Presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” ucap Sigit.
(detik.com)