BATAUGA, suryametro.id – Unjuk rasa menuntut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membatalkan SK Pejabat Bupati Buton Selatan (Busel) Laode Budiman, yang terjadi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Busel berlangsung ricuh, Senin (23/5/2022).
Dalam aksi tersebut, salah seorang anggota DPRD Busel nyaris menjadi sasaran amuk massa aksi, karena menolak untuk menandatangani dukungan dalam penolakan Laode Budiman.
Dalam kericuhan tersebut, pagar milik kantor DPRD Busel sempat dirobohkan oleh massa aksi, akibat pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung DPRD.
Dari tuntutan pengunjuk rasa, massa meminta DPRD Busel untuk mendukung penolakan Laode Budiman sebagai PJ Bupati Busel, yang saat ini menjabat sebagai sekda Busel.
Masa aksi juga menilai, Laode Budiman belum memenuhi syarat untuk menjadi PJ Bupati Busel. Terlebih lagi, Laode Budiman merupakan adik ipar dari mantan Bupati Busel Laode Arusani.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Busel Aliadi mengatakan, ada 11 orang anggota DPRD Busel yang menyetujui dan bertanda tangan untuk mendukung penolakan Laode Budiman sebagai PJ Bupati Busel.
“Selanjutnya, kesepakatan penolakan ini akan kami sampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Sultra, untuk mencabut atau meninjau kembali SK Laode Budiman sebagai PJ Bupati Busel,” tegasnya.
Massa aksi bisa terkendali, setelah 11 anggota DPRD busel bersepakat untuk menyetujui tuntutan masa aksi dalam menolak Laode Budiman sebagai PJ Bupati busel.
Namun, massa aksi akan terus melakukan unjuk rasa hingga tuntutan mereka terpenuhi. (adm)